Page 1242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1242
MENAKER: UPAH MINIMUM 2021 JALAN TENGAH PENGUSAHA DAN BURUH
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, penetapan upah mimimum 2021
yang sama dengan tahun ini telah mengakomodasi kepentingan buruh maupun pengusaha. Di
satu sisi, pengusaha tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan dari sisi buruh hak
untuk mendapatkan upah yang layak tetap terlindungi.
"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kami jaga, keberlangsungan usaha harus kami perhatikan. Atas dasar
itulah SE (Surat Edaran) ini kami keluarkan," ucap Ida dalam konferensi pers di Gedung Graha
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Selasa (27/10).
Pemerintah memutuskan, upah minimum 2021 tetap sama dengan upah minimum tahun ini.
Keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak terhadap kondisi perekonomian dan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh, termasuk dalam membayar
upah, melatarbelakangi pengambilan keputusan oleh pemerintah tersebut.
Keputusan itu ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/ll/HK04/2020yang mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa
Pandemi Coro-na Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah pada Senin (26/10).
"Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan
daya beli para pekerja melalui subsidi gaji. Sesungguhnya, bantalan sosial sudah disediakan oleh
pemerintah. Jadi, pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah
yang sudah dilakukan," ucap Ida
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,
tantangan yang dihadapi tahun ini adalah meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja
(PHK). Karena itu, pemerintah juga mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar
tetap bertahan dengan diberikan relaksasi melalui perbankan.
"Kalau mereka masih bisa bertahan tentu untuk tidak melakukan PHK upah penggajiannya
disamakan dengan 2020," ucap Airlangga pada kesempatan yang sama.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menteri
Ketenagakerjaan yang mengeluarkan surat edaran Nomor M/ll/HK4/x/2020 tertanggal 26
Oktober 2020. Adanya surat edaran ini dinilai akan mendorong aksi perlawanan buruh semakin
mengeras untuk menolak tidak ada kenaikan upah minimum 2021 dan UU Cipta Kerja.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," ucap Presiden KSPI Said Iqbal dalam pernyataan resmi yang diterima, Selasa (27/10).
Menurut dia, pengusaha memang sedang susah, namun buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya
pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021. Tetapi, bagi
perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikan upah
minimum, setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya
ke Kemenaker.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di 1998 pun tetap ada kenaikan
upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," ucap dia. Said juga mempertanyakan
apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker ini atau hanya keputusan sepihak
Menaker?
Oleh karena itu, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-
besaran di 24 provinsi pada 2 November dan 9 sampai 10 November yang diikuti puluhan dan
1241
