Page 1241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Menaker: Upah Minimum 2021 Jalan Tengah Pengusaha dan Buruh
Nama Media Investor Daily
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Ark
Tanggal 2020-10-28 06:33:00
Ukuran 179x164mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 47.256.000

News Value Rp 141.768.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam
kondisi yang sulit dan tidak mudah. Perlindungan pengupahan kami jaga, keberlangsungan
usaha harus kami perhatikan. Atas dasar itulah SE (Surat Edaran) ini kami keluarkan

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah
tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui subsidi gaji. Sesungguhnya,
bantalan sosial sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi, pemerintah tidak begitu saja
menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Kalau mereka masih
bisa bertahan tentu untuk tidak melakukan PHK upah penggajiannya disamakan dengan 2020

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya
memandang kepentingan pengusaha semata

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu.
Faktanya di 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, penetapan upah mimimum 2021
yang sama dengan tahun ini telah mengakomodasi kepentingan buruh maupun pengusaha. Di
satu sisi, pengusaha tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan dari sisi buruh hak
untuk mendapatkan upah yang layak tetap terlindungi.

"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kami jaga, keberlangsungan usaha harus kami perhatikan. Atas dasar
itulah SE (Surat Edaran) ini kami keluarkan," ucap Ida dalam konferensi pers di Gedung Graha
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Selasa (27/10).

1240