Page 1246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1246
Diberitakan Kompas.com, Selasa (27/10/2020), keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran
(SE) yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 26 Oktober 2020.
Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia itu
mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.
UPAH MINIMUM TAHUN DEPAN TIDAK NAIK, BAGAIMANA NASIB PEKERJA?
Polemik mengenai upah minimum bagi pekerja menyeruak setelah pemerintah memutuskan
upah minimum tahun 2021 tidak akan naik.
Diberitakan Kompas.com, Selasa (27/10/2020), keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran
(SE) yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 26 Oktober 2020.
Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia itu
mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.
Dalam surat edaran tersebut, pemerintah memutuskan upah minimum 2021 tidak mengalami
kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini.
Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional.
Sehingga, para gubernur diminta untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum
tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum Tahun 2020.
Upah minimum 2021 secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan semua pemerintah daerah
pada akhir Oktober 2020.
Terkait keputusan tersebut, Pengamat Ekonomi dari INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara
menjelaskan keberadaan upah minimum adalah untuk melindungi pekerja yang rentan.
Jika upah minimum tidak naik, maka daya beli pekerja yang turun akibat efek domino pandemi
Covid-19 akan sulit pulih dalam waktu cepat.
"Sementara pemerintah proyeksikan inflasi tahun 2020 di kisaran 3 persen. Kalau inflasi naik,
tapi upah minimum tidak naik, maka pekerja rentan akan anjlok daya belinya," kata Bhima saat
dihubungi Kompas.com, Selasa (27/10/2020).
Dia menyebut seharusnya pemerintah belajar dari negara lain.
Bhima mencontohkan, di Amerika Serikat yang bersistem kapitalis liberal, Presiden AS Doland
Trump sedang memperjuangkan kenaikan upah minimum federal sebesar 15 dollar AS atau
setara dengan Rp 219 ribu per jam.
"Indonesia kan negara Pancasilais, harusnya ada keberpihakan yang lebih besar bagi pekerja
rentan, khususnya dalam menghadapi masa pandemi dan resesi ekonomi," ujar dia.
Bhima menilai dalam kondisi tekanan ekonomi seperti saat ini, seharusnya pemerintah
mendorong adanya kenaikan upah minimum.
Sebab, fungsi upah minimum adalah untuk perlindungan bagi pekerja, dan upah minimum hanya
mengatur upah pekerja yang paling bawah.
"Persoalan besarannya tentu harus mempertimbangkan indikator ekonomi dan forum tripartit di
mana pemerintah berfungsi sebagai mediator," kata Bhima.
1245
