Page 1247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1247
"Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja berpihak kepada pengusaha, dan
tidak memposisikan diri sebagai mediator antara kepentingan pengusaha dan pekerja,"
imbuhnya.
Bhima menambahkan, sebelumnya sudah keluar Surat Edaran Menaker Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 yang membuka peluang Tunjangan Hari Raya tidak dibayar tepat waktu
oleh pengusaha.
Ditambah lagi dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, maka akan banyak hak pekerja
yang berkurang dan memberi ketidakpastian kerja ( job uncertainty ).
"Jadi kalau sekarang ditambah upah minimum tidak naik, maka ini strategi yang salah untuk
pelindungan pekerja dan pemulihan ekonomi," kata Bhima.
Diberitakan Kompas.com, Selasa (27/10/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menyatakan keputusan tidak menaikkan upah minimum tahun depan adalah penyeimbang dari
berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendongkrak daya beli masyarakat tahun ini.
Bendahara Negara itu menjelaskan, untuk kompensasi daya beli masyarakat yang tergerus di
tengah pandemi, pemerintah telah menggelontorkan program bansos dengan total anggaran
mencapai Rp 240 triliun.
Program tersebut antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) tambahan, peningkatan bantuan
sembako, bansos Jabodetabek dan non Jabodetabek, hingga Kartu Prakerja.
Selain itu juga diskon tarif listrik, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Pemerintah juga
baru-baru ini menggelontorkan program bantuan subsidi gaji yang anggarannya mencapai Rp
30 triliun.
Akan tetapi, Bhima memandang pemberian bantuan sosial tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak
menaikkan upah minimum tahun depan.
Dia mengatakan masalah utamanya terletak pada rendahnya belanja jaminan sosial dari PDB
yang hanya 2,1 persen, jauh di bawah negara tetangga.
"Bahkan Timor Leste memiliki 13,8 persen dari PDB. Oleh karena itu kesimpulannya tetap harus
didorong kenaikan upah minimum," kata Bhima Selain itu, dia menjelaskan tidak naiknya upah
minimum pada tahun depan akan berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan.
"Karena pekerja yang upahnya di garis UMP rentan jatuh miskin," kata Bhima.
1246
