Page 1228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1228
"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar
itulah SE ini kami keluarkan," kata Menaker Ida.
Menurut Menaker Ida, penerbitan SE tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan secara
mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap
pengupahan. Mengingat pandemi Covid-19 telah berdampak kondisi perekonomian dan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
SE tersebut juga dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi
pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Alhasil perlu dilakukan penyesuaian terhadap
penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
"Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan
daya beli para pekerja melalui subsidi gaji/upah. Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan
oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah
yang sudah dilakukan," terangnya.
Keputusan UMP Tak Naik Demi Tekan Potensi PHK Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani
Indrawati, menilai aturan tak naikkan UMP 2021 tersebut merupakan salah satu instrumen yang
dibuat pemerintah agar perusahaan tidak semakin goyah dalam masa pemulihan ekonomi pasca
wabah pandemi Covid-19.
Dia pun tak mau ada salah satu kebijakan yang malah menyebabkan banyak perusahaan
semakin lemah, sehingga para pekerja juga turut berhadapan dengan kemungkinan terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ini kita cari titik balance-nya dari pemerintah menggunakan berbagai instrumen. Instrumen
UMP atau upah minimum satu hal, tapi pemerintah menggunakan banyak sekali anggaran untuk
perlindungan sosial dalam rangka mengkompensasi dan membantu daya beli masyarakat," tutur
Menteri Sri Mulyani.
Menteri Sri Mulyani menambahkan kebijakan ini juga dilandasi angka inflasi sampai Oktober 2020
ini terhitung cukup rendah. Jadi dalam hal ini dari sisi inflasi yang biasanya mengurangi daya
beli masyarakat, kini dalam situasi yang rendah.
"Sehingga ini harus tetap jadi perhatian, karena ini berarti sektor usaha masih dalam situasi yang
sangat-sangat tertekan, dan masyarakat juga tertekan, sehingga kita harus sama-sama
menjaganya untuk bisa pulih. Dengan tidak menimbulkan trigger, yang kemudian akan
menimbulkan dampak negatif kepada yang lainnya," katanya.
Pemerintah Tetap Lindungi Keuangan Masyarakat Lewat Subsidi Bansos Menteri Sri Mulyani
menyebut akan terus berkomitmen memperbaiki daya beli masyarakat. Itu tercermin dari
keseluruhan belanja pemerintah pada 2020 yang berhubungan dengan bantuan sosial (bansos),
mencapai lebih dari Rp 220 triliun.
"Itu adalah untuk berbagai macam bantuan langsung kepada masyarakat, yang diharapkan bisa
membantu daya beli. Termasuk bantuan gaji kepada mereka yang berpendapatan di bawah Rp
5 juta," terang dia.
Dia menyimpulkan, pemerintah berupaya menggunakan instrumen fiskal tanpa menimbulkan
tekanan kepada perusahaan. Sementara, di sisi lain masyarakat dan pekerja juga tetap
membutuhkan dukungan.
1227
