Page 1227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1227

positive - Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) Itu adalah untuk berbagai macam bantuan langsung
              kepada masyarakat, yang diharapkan bisa membantu daya beli. Termasuk bantuan gaji kepada
              mereka yang berpendapatan di bawah Rp 5 juta

              positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri) Itulah instrumen fiskalnya. Sehingga perusahaan tetap
              bisa bertahan atau bahkan mulai bangkit kembali, namun masyarakat dan pekerja tetap bisa
              dijaga dari daya belinya. Itu peranan dari fiskal kita untuk jadi jembatan



              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan tidak menaikkan upah minimum tahun 2021
              (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik
              Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa
              Pandemi Covid-19.

              Atas  dasar  hal  tersebut,  Menteri  Ida  Fauziyah  meminta  kepada  para  gubernur  di  seluruh
              Indonesia  untuk  melakukan  penyesuaian  penetapan  nilai  Upah  Minimum  Tahun  2021  sama
              dengan nilai Upah Minimum tahun 2020. Dengan kata lain tidak ada kenaikan UMP 2021.



              RAGAM ALASAN PEMERINTAH TAK NAIKKAN UMP 2021

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan tidak menaikkan upah minimum tahun 2021
              (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik
              Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa
              Pandemi Covid-19.

              Atas  dasar  hal  tersebut,  Menteri  Ida  Fauziyah  meminta  kepada  para  gubernur  di  seluruh
              Indonesia  untuk  melakukan  penyesuaian  penetapan  nilai  Upah  Minimum  Tahun  2021  sama
              dengan nilai Upah Minimum tahun 2020. Dengan kata lain tidak ada kenaikan UMP 2021.

              Presiden  KSPI,  Said  Iqbal,  menilai  keputusan  itu  menunjukkan  Menteri  Ida  tidak  memiliki
              sensitivitas terhadap buruh dan cenderung memanjakan pengusaha.

              "Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
              semata.  Aksi  perlawanan  buruh  akan  semakin  mengeras  terhadap  penolakan  tidak  adanya
              kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja," kata
              Said.

              Iqbal  mengakui,  di  situasi  pandemi  saat  ini  seluruh  masyarakat  menghadapi  kondisi  sulit,
              termasuk pengusaha. Namun, katanya, rasa sulit jauh lebih dirasakan buruh. Oleh karena itu,
              dia berharap pemerintah dalam hal ini Menaker bersikap lebih adil dengan tetap menaikkan upah
              minimum 2021.
              "Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu, maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak
              menaikkan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
              melaporkannya ke Kemenaker," kata Iqbal.

              "Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
              kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.

              Keputusan Pemerintah Telah Memperhatikan Nasib Pengusaha dan Pekerja Menaker Ida menilai
              ketentuan  tidak  menaikkan  upah  minimum  tahun  2021  (UMP  2021)  dalam  SE  anyar  itu
              merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah.
                                                          1226
   1222   1223   1224   1225   1226   1227   1228   1229   1230   1231   1232