Page 1222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

"Saya menilai SE Menaker tersebut adalah sebuah imbauan, dan bukan sebuah regulasi yang
wajib dipatuhi Gubernur," kata Timboel kepada Tribunnews, Selasa (27/10/2020).
"Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 atau pun UU Cipta Kerja, yang memiliki hak prerogative
menetapkan UM adalah gubernur, sehingga bisa saja gubernur menetapkan UM tidak sesuai
dengan SE Menaker," tambahnya.

Timboel menerangkan hal ini kerap kali terjadi di tahun-tahun sebelumya.

SE Menaker mengimbau dan meminta delapan persen tetapi ada gubernur yang menetapkan
kenaikan UM lebih dari delapan persen.

"Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun," imbuh dia.

SE Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada
masa Pandemi Covid-19 meminta para gubernur, pada point 1, untuk tidak menaikkan UM di
tahun 2021.

Ini artinya UM 2021 akan sama dengan UM di 2020 saat ini.

Permintaan Menaker kepada Gubernur untuk tidak menaikkan UM di 2021 didasari oleh
perhitungan 64 item KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang telah ditetapkan Bu Menaker.

Walaupun ada kenaikan 4 item KHL, sebelumnya 60 item KHL, namun Pemerintah menurunkan
kualitas item-item KHL lainnya sehingga ketika dijumlahnya berdasarkan data BPS maka nilai
total KHL sebagai acuan UM di 2021 tidak mengalami kenaikan.

"Saya kira penambahan 4 item KHL dengan menurunkan kualitas beberapa item KHL yang lama
adalah tidak tepat, dan ini tidak obyektif melihat kondisi riil di masyarakat," tegasnya.

Sementara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menteri
Ketenagakerjaan yang mengeluarkan surat edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tertanggal 26
Oktober 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap
penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta
Kerja.

"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Said dalam pernyataannya, Selasa (27/10/2020).

1221