Page 1220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1220
"Ini artinya lagi-lagi justru malah membuat tambah miskin. Bukan hanya kehidupan buruh yang
tambah miskin tapi seluruh rakyat yang memiliki usaha kecil menengah," imbuhnya.
Mirah mengatakan Menaker Ida Fauziyah seharusnya bersikap fair bahwa dalam pandemi Covid-
19 ada perusahaan yang terdampak dan tidak terdampak.
Dia mencontohkan perusahaan yang terdampak parah antara lain seperti perhotelan. Namun,
perusahaan yang tak terdampak Covid-19 pun juga banyak. Seperti buruh di sektor makanan.
"Menaker ini harus fair juga, banyak perusahaan yang tidak terdampak Covid-19. Buruh minyak
kelapa sawit dan buruh yang di sektor makanan atau pabrik makanan, itu nggak ada imbasnya
sama sekali. Kan anggota saya di retail makanan, itu sama sekali nggak ada imbasnya. Artinya
jangan digeneralisir, jangan semua disamakan," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah
minimum di tahun depan, baik upah minimum provinsi ( UMP) maupun upah minimum
kabupaten/kota ( UMK).
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum tahun depan yakni karena kondisi ekonomi
Indonesia saat ini dalam masa pemulihan. Menurut pemerintah, kenaikan upah tahun 2021 justru
akan memberatkan dunia usaha.
"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta
menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum
pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida dalam surat edarannya.
Surat edaran tersebut diteken pada 26 Oktober 2020. Dengan begitu, upah minimum tahun
depan sama dengan tahun ini, atau tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.
Surat edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 itu diketahui meminta
kepada para gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021
sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.
Surat edaran tersebut juga meminta para gubernur melaksanakan penetapan upah minimum
setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan menetapkan dan
mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
Mirah Sumirat menilai, pernyataan Menaker melalui surat edaran tersebut berdampak luas secara
nasional kepada perekonomian Indonesia.
"Kenapa? Ketika itu tertahan upahnya, nggak ada kenaikan, kemudian bagaimana daya beli
masyarakat? Itu tidak akan pernah bisa, akhirnya hasil produk kecil dan menengah tidak akan
laku," kata Mirah.
"Sebenarnya ada pelajaran penting di krisis ekonomi 1998. Itu pertumbuhan ekonomi minus 17
persen, tapi Pak Habibie (saat itu) mau menaikkan upahnya 16 persen." "Pak Habibie sadar betul
satu-satunya untuk menghilangkan itu adalah dengan meningkatkan daya beli dan konsumsi.
Nah kalau ini nggak," tandasnya.
Tak Adil Deputi Presiden Bidang Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh
Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) Surnadi, menyoroti keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, yang tidak menaikkan Upah Minimum Tahun 2021.
Menurutnya, pemerintah memiliki kecenderungan berpihak hanya pada pengusaha.
1219
