Page 1224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1224
Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu
saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan
Ringkasan
Keputusan pemerintah tak menaikkan upah minimum (UMP) 2021 atau menetapkan besaran
upah sama seperti tahun ini langsung memicu polemik. Keputusan ini ditentang keras para buruh
lantaran dianggap tak mementingkan kesejahteraan buruh .
Sementara bagi pengusaha keputusan tersebut sudah tepat untuk menjaga kelangsungan bisnis
di tengah kondisi krisis akibat covid-19. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
(OPSI) Timboel Siregar mengungkapkan upah minimum memang selalu jadi sumber perselisihan
antara pemerintah, pengusaha, dan buruh.
POLEMIK UMP 2021 TAK NAIK KARENA CORONA
Keputusan pemerintah tak menaikkan upah minimum (UMP) 2021 atau menetapkan besaran
upah sama seperti tahun ini langsung memicu polemik. Keputusan ini ditentang keras para buruh
lantaran dianggap tak mementingkan kesejahteraan buruh .
Sementara bagi pengusaha keputusan tersebut sudah tepat untuk menjaga kelangsungan bisnis
di tengah kondisi krisis akibat covid-19. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
(OPSI) Timboel Siregar mengungkapkan upah minimum memang selalu jadi sumber perselisihan
antara pemerintah, pengusaha, dan buruh.
Dia mengungkap perkara seperti ini sudah langganan berujung ke PTUN dan tahun ini diramal
akan kembali terjadi. OPSI sendiri bakal membawa Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020
yang jadi dasar penetapan upah minimum 2021 tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN).
Pasalnya, meski pandemi menekan berbagai sektor usaha, menurut perhitungannya, sejak
Januari hingga Agustus 2020 tingkat inflasi masih di angka 0,93 persen.
Sementara tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau year-on-year (yoy) dengan acuan Agustus
adalah sebesar 1,32 persen. Artinya, Timboel bilang, seharusnya para gubernur dapat
mempertimbangkan untuk tetap menaikkan upah minimum pada 2021.
Dengan adanya kenaikan upah minimum yang mempertimbangkan inflasi tahunan, daya beli
pekerja juga tidak akan tergerus oleh inflasi sehingga mereka dan keluarga bisa
mempertahankan tingkat konsumsi. Timboel mengungkap OPSI pun tak muluk-muluk meminta
kenaikan upah sebesar 8 persen seperti tahun lalu.
"Dengan tingkat konsumsi yang tidak turun, tentunya akan mendukung tingkat konsumsi agregat
sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Konsumsi agregat mendukung 55-60 persen
terhadap pertumbuhan ekonomi," terang Timboel.
Hal serupa juga disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal. Ia
berpandangan alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat.
Ia meminta pemerintah membandingkan kondisi saat ini dengan apa yang terjadi pada tahun
1998, 1999, dan 2000.
"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga
1223
