Page 1225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1225
dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen,
padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," kata Said Iqbal.
Di samping itu, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu, dia
meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya, pada 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
Pengusaha Mungkinkan Upah Naik Jika Mampu Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno menilai keputusan untuk
menahan kenaikan upah pada tahun depan memang perlu dilakukan untuk mencegah dampak
buruk yang lebih besar, yakni tutupnya banyak usaha dan meningkatnya angka pengangguran.
Lagi pula, menurutnya, keputusan tersebut tak menutup kemungkinan upah buruh bisa naik
tahun depan jika pengusaha yang mempekerjakan masih mampu menaikkan upah. Caranya
dengan melalui kesepakatan bilateral perusahaan dengan pekerjanya.
"Kalau (upah) naik pasti ada pengurangan pekerja dan akan beralih ke mekanisasi atau mesin,"
tuturnya.
Senada, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan
keputusan tersebut sudah mengacu pada rumus penetapan upah minimum yang tertuang dalam
PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Aturan itu menyebutkan jika penetapan besaran UMP berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan
tingkat inflasi. "Kalau kami kalikan itu minus, kalau minus seharusnya (upah) turun tapi tidak
mungkin turun, jadi naik 0 persen itu sudah sesuai dengan format," ucap Sarman.
Selain itu, realitanya kondisi dunia usaha saat ini hampir terpuruk akibat covid-19. Oleh sebab
itu, kenaikan upah minimum justru bisa menjadi beban pengusaha dan membuat mereka makin
terpuruk.
"Itu justru akan menambah pengusaha yang melakukan PHK. Jadi, menurut hemat kami itu
kebijakan yang sangat adil," terangnya.
Terkait polemik atas kebijakan upah 2021, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan
keputusan pemerintah merupakan jalan tengah bagi buruh dan pengusaha di tengah kondisi
krisis akibat covid-19. Ia juga mengklaim kebijakan itu juga telah dikaji secara mendalam oleh
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar
itulah SE ini kami keluarkan," ujar Ida melalui keterangan resminya.
Politisi PKB itu juga menuturkan keputusan tak menaikkan upah bertujuan memberikan
perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan
usaha.
"Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan
daya beli para pekerja melalui subsidi gaji/upah. Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan
oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah
yang sudah dilakukan," tandasnya.
1224
