Page 1221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1221
Hal itu didasari dengan hasil dialog Dewan Pengupahan SE Indonesia pada 15-17 Oktober 2020
di Hotel Harris Kembangan, di mana ada 2 keputusan yakni : 1.Ump /UMK/umsp/umsk
penetapannya diserahkan ke masing masing wilayah. Rekomendasi Dewan Pengupahan unsur
SP/SB (serikat pekerja atau seriat buruh).
2. Penetapan upah 2021 sama dengan tahun 2020 usulan Apindo/Kadin.
"Ada dua rekomendasi usulan itu. Tiba-tiba ada Surat Edaran yang menyatakan upah tahun 2021
tidak naik," kata dia saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (27/10/2020).
"Atinya menaker hanya mementingkan usulannya Apindo saja. Ini yang buruh tidak pernah
harapkan. Mestinya menaker mengakomodir kepentingan buruh juga. Eggak boleh sepihak ini
namanya tidak adil," sambung dia.
Ia melanjutkan, pandemi Covid-19 tidak sama sekali tidak diharapkan buruh.
Namun, pemerintah tetap bisa mempertimbangkan adanya kenaikan upah minimum tahun
depan, dengan melihat kondisi di mana masih ada 11 sektor yang masih beroperasi saat Covid-
19.
"Saya beri contoh dua saja. Pertama, kesehatan dan makanan. Sektor itu kan tidak terkena
dampak. Harusnya Surat Edaran itu, jangan dong pukul rata pada semua sektor," ungkapnya.
Sebanyak 11 sektor usaha yang masih bisa beroperasi saat PSBB tersebut adalah : Perusahaan
kesehatan, Usaha bahan pangan, Energi, Telekomunikasi dan teknologi informatika, Keuangan,
Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Industri strategis, Pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri
yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, serta Pemenuhan kebutuhan
sehari-hari.
Memberatkan Buruh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani
Nena Wea menolak keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah minimum (UMP) di tahun
2021.
Andi Gani mengatakan, keputusan ini dapat membuat daya beli masyarakat semakin menurun.
"Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang
lagi turun, tentu sangat berat," ujar Andi Gani di Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Andi Gani meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurutnya,
pemerintah harus mengajak bicara serikat buruh sebelum memutuskan.
Andi mengakui pengusaha memang banyak yang lagi dalam kondisi susah. Tapi buruh juga jauh
lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan UMP 2021.
Sementara, bagi perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan dengan tidak
menaikkan UMP setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan.
Sebaiknya Naik Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar mengomentari Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan tentang penetapan UM (upah Minimum) 2021 yang ditujukan kepada para
gubernur.
Menurutnya, SE Menaker hanya acuan bagi para gubernur sebelum menetapkan UM tahun
berikutnya.
UM ditetapkan oleh para gubernur paling lambat 1 November baik berupa UMP maupun UMK.
1220
