Page 1307 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1307
harus tetap dijaga melalui berbagai program bantuan sosial bagi pekerja yang upahnya stagnan,
bahkan tergerus karena pandemi.
STANDAR UPAH TAK BERUBAH
Keputusan untuk tidak menaikkan atau menurunkan upah minimum 2021 dinilai sebagai jalan
tengah yang tepat. Namun, upaya menjaga daya beli pekerja tetap perlu jadi perhatian.
Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 dan mengacu pada
standar upah minimum tahun 2020 dinilai bakal berdampak ke daya beli pekerja. Roda ekonomi
harus tetap dijaga melalui berbagai program bantuan sosial bagi pekerja yang upahnya stagnan,
bahkan tergerus karena pandemi.
Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum tertuang dalam Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 pada
Masa Pandemi Covid-19.
Dalam surat tertanggal 26 Oktober 2020 yang ditujukan kepada para gubernur se-Indonesia itu,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para gubernur untuk menyesuaikan penetapan
upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Setelah tahun 2021,
pelaksanaan penetapan upah minimum kembali dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengumuman hasil penetapan upah minimum provinsi 2021 dijadwalkan pada 31 Oktober 2020.
"Ini jalan tengah yang harus diambil pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan," kata Ida di
Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan, perusahaan yang
bisnisnya tidak ter-dampak pandemi Covid-19 diberi kebebasan untuk menaikkan upah setelah
merundingkan dan menyepakatinya dengan pekerja secara bipartit. "Yang dilihat bukan sektor
usaha, melainkan kemampuan tiap perusahaan," katanya.
Kenaikan upah di perusahaan tertentu bukan merupakan kewajiban. "Itu hal yang dinamis.
Intinya kami merekomendasikan, jika pengusaha tidak terdampak Covid-19, potensi penyesuaian
upah sepenuhnya kita serahkan kepada bipartit (pengusaha dan pekerja)," katanya.
Sebagai gambaran, rata-rata upah minimum provinsi (UM P) pada 2020 adalah Rp 2,67 juta per
bulan. Kenaikannya hampir 9 persen dibandingkan dengan UMP 2019. Sementara upah minimum
kabupaten (UM K) tertinggi pada 2020, antara lain, di Kabupaten Karawang dengan UMK Rp
4,59 juta per bulan, Kota Bekasi (Rp 4,58 juta per bulan), Kabupaten Bekasi (Rp 4,49 juta per
bulan), dan DKI Jakarta (Rp 4,27 juta per bulan).
Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal berpendapat,
jika mengacu pada rumusan perhitungan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi
serta inflasi, upah minimum 2021 seharusnya turun. Keputusan untuk tidak menaikkan ataupun
menurunkan upah dinilai sebagai jalan tengah yang tepat.
Kendati demikian, upah yang stagnan itu akan memengaruhi daya beli pekerja yang saat ini
sudah tergerus akibat pandemi Covid-19.
Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan, 17,06
persen perusahaan saat ini merumahkan karyawan tanpa dibayar, 12,83 persen
1306
