Page 1308 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1308
memberhentikan pekerja dalam waktu singkat, dan 6,46 persen merumahkan pekerja dengan
pemangkasan upah.
"Beban untuk menjaga daya beli itu bukan di sektor swasta, karena saat ini mereka juga
terdampak pandemi Covid-19, melainkan di pemerintah melalui berbagai program kebijakan
sosial yang lebih merata," kata Faisal.
Subsidi upah
Daya beli pekerja yang melemah berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga.
Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat ditentukan oleh konsumsi
masyarakat. Jika pemerintah ingin menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi ini,
kebijakan jaring pengaman sosial harus diperbanyak dan menyentuh lebih banyak kalangan
pekerja.
Pemberian subsidi kepada pekerja di tengah pandemi sudah ditunjukkan melalui beberapa
program, seperti program Kartu Prakerja serta bantuan subsidi upah (BSU). Namun, pemberian
BSU hanya mencakup sebagian kecil pekerja formal yang terdaftar dalam BP Jamsostek. Pekerja
informal dan pekerja formal lainnya yang tidak didaftarkan perusahaan tidak bisa menerima
subsidi.
Oleh karena itu, untuk mengganjal daya beli yang menurun akibat upah yang stagnan dan
dampak Covid-19, pemerintah harus memunculkan kebijakan bantuan subsidi tunai dan jaring
pengaman sosial yang ikut menyentuh kelompok pekerja yang belum terlindungi.
"Pemerintah relatif masih mempunyai dana. Alokasi anggaran PEN (pemulihan ekonomi nasional)
pada tahun ini belum semua terserap. Tahun depan pun, anggaran untuk program PEN masih
ada. Itu yang bisa dimanfaatkan untuk menahan daya beli," tutur Faisal.
Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli pekerja
melalui subsidi upah. "Jadi, sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan oleh pemerintah.
Tidak begitu saja menetapkan (upah minimum) karena memang sudah ada beberapa langkah
kebijakan yang kami lakukan," kata Ida.
Berdasarkan data KeMenaker, per 19 Oktober 2020, bantuan subsidi upah telah disalurkan ke
12,16 juta pekerja atau setara 98,09 persen. Rinciannya, bantuan tahap I telah tersalur ke 2,48
juta pekerja (99,43 persen); tahap II ke 2,98 juta pekerja (99,38 persen); tahap III ke 3,47 juta
orang (99,32 persen); tahap IV ke 2,62 juta orang (94,09 persen); dan tahap V untuk 602.468
orang (97,39 persen). (AGE/ERK)
1307
