Page 1304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul MENANTI TUAH KEBIJAKAN UPAH
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg1
Jurnalis *
Tanggal 2020-10-28 05:25:00
Ukuran 444x295mmk
Warna Warna
AD Value Rp 341.880.000

News Value Rp 3.418.800.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum pada 2021 dinilai bakal menjadi katalis
bagi pemulihan ekonomi Indonesia yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Melalui Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan No. M/11/ HK.04/X/2020, pemerintah menyatakan upah minimum
tahun depan tak berubah lantaran mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia pada masa
pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional.

MENANTI TUAH KEBIJAKAN UPAH

Keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum pada 2021 dinilai bakal menjadi katalis
bagi pemulihan ekonomi Indonesia yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Melalui Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan No. M/11/ HK.04/X/2020, pemerintah menyatakan upah minimum
tahun depan tak berubah lantaran mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia pada masa
pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. Kemenaker meminta gubernur
untuk menetapkan upah minimum di level provinsi pada 2021 sama dengan 2020.

Dewan Pengupahan menilai tidak berubahnya upah minimum 2021 bakal mempercepat
pemulihan sektor industri di Tanah Air. Efektivitas langkah tersebut telah dibuktikan oleh
sejumlah negara Asean yang sektor industrinya bangkit lebih cepat. Keputusan itu disambut
positif oleh pelaku usaha. Mereka menilai hal itu sebagai momentum untuk menata kembali
industri yang tertekan sepanjang tahun ini.

Beban pengusaha juga bakal berkurang sehingga diyakini berdampak positif terhadap upaya
penyerapan tenaga kerja pada 2021. Pekerja masih menaruh harapan kepada gubernur agar
tetap menaikkan upah minimum 2021. Kenaikan upah minimum dinilai dapat menjaga tingkat
konsumsi masyarakat sehingga turut memacu geliat ekonomi.

Adapun ekonom berpendapat keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan upah minimum
2021 berisiko semakin menekan daya beli masyarakat. Langkah itu dianggap tidak selaras
dengan target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

Oleh karena itu, sejumlah instrumen bantuan dari pemerintah perlu digencarkan untuk menjaga
daya beli masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

1303