Page 1370 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1370

KSBSI MENILAI SE MENAKER HANYA HIMBAUAN, UPAH MINIMUM 2021
              DIHARAPKAN TETAP NAIK
              Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyampaikan
              bahwa, surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengenai
              upah  minimum  tahun  2021  tetap  sama  dengan  2020  hanya  sebatas  himbauan  yang  bisa
              dilakukan atau tidak oleh kepala daerah.

              Namun yang dikhawatirkan ialah jika terdapat kepala daerah yang kemudian menjadikan SE
              tersebut sebagai acuan dalam penerapan upah minimum 2021.

              Dengan tidak naiknya upah minimum tahun depan disebut Elly tentu akan berdampak pada daya
              beli  masyarakat  terutama  para  pekerja  dan  buruh.  Padahal  Elly  menjelaskan  perekonomian
              nasional ditopang 55% - 60% dari konsumsi nasional. Maka dengan tidak naiknya upah minimum
              tentu akan berpengaruh pada ekonomi.

              "Kalau nggak ada kenaikan upah ini ekonomi kita akan jadi anjlok karena tidak ada lagi daya
              beli. Tingkat konsumsi kita akan turun akhirnya pertumbuhan ekonomi ini juga," kata Elly saat
              dihubungi Kontan.co.id pada Selasa (27/10).

              Namun Elly mengakui jika kenaikan upah minimum tak dapat dipukul rata jumlahnya. Melihat
              kondisi saat ini kemungkinan akan ada sektor usaha yang mampu menetapkan kenaikan upah
              hingga  8%  atau  bahkan  tidak  capai  8%.  Elly  menambahkan  paling  tidak  tahun  depan  ada
              kenaikan upah minimum 2% hingga 3%.

              "Ya jangan dipukul rata 8%, kalau sektor kayak pariwisata transportasi hotel restoran itukan
              terdampak  sekali,  tapi  ada  juga  sektor  yang  dia  berkali  lipat  kenaikan  saat  pandemi  seperti
              farmasi, kesehatan, saya dengar juga pertambangan tidak terdampak itu mungkin bisa 8%. Jadi
              kenaikan jangan pukul rata," imbuhnya.Jika memang dirasa perusahaan tidak dapat melakukan
              kenaikan upah di tahun depan disebut Elly juga masih ada solusi lain. Seperti transparansi akan
              cashflow  perusahaan  kepada  pekerja  dan  juga  bisa  mengajukan  penundaan  pada  tahun
              berikutnya.

              "Kalau emang ngga bisa menaikkan kan ada persyaratan yang bisa menunda upah juga tahun
              depan bisa dibayar. Masih banyak kok opsi, jadi jangan dipukul rata semuanya tidak naik itu
              tidak adil," tegas Elly.

              Maka Elly mengatakan para buruh dan pekerja di daerah harus berjuang agar kepala daerahnya
              tidak mengacu pada SE Menaker tersebut dan tetap menaikkan upah minimum di daerahnya.
              Jika upah tidak naik di tahun depan disebut Elly hanya akan menambah masalah selain adanya
              omnibus law cipta kerja dan pandemi Covid-19.

              "Jadi  antisipasi  kadang  ada  juga  kepala  daerah  yang  nakal  jadi  SE  buat  acuan.  Jadi  serikat
              buruh/pekerja harus berjuang, banyak kok gubernur yang ngga pakai SE buat acuan, seperti
              sebelumnya ada juga gubernur yang naikkan lebih dari 8%," ujarnya.

              Namun Elly menekankan dengan tidak naiknya upah minimum justru akan membuat imbas pada
              banyak hal, mulai dari daya beli menurun hingga berdampak pada perekonomian, penerimaan
              pajak, hingga jaminan sosial.









                                                          1369
   1365   1366   1367   1368   1369   1370   1371   1372   1373   1374   1375