Page 1372 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1372
"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar
itulah SE ini kami keluarkan," kata Menaker di Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Ida mengatakan pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap kondisi perekonomian dan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk dalam membayar
upah.
Surat edaran tersebut juga dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja atau buruh.
Namun, menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah
minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Ida meyakinkan pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui
subsidi gaji atau upah.
"Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu
saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan," katanya.
Sebelumnya diberitakan, SE penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26
Oktober 2020 dan ditujukan kepada para Gubernur.
Dalam SE tersebut meminta Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah
Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020.
Pelaksanaan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun
2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
1371
