Page 1377 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1377

Hal tersebut terkonfirmasi usai mendengar tuntutan ribuan buruh yang menggelar demo tolak
              Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di depan kantor Gubernur Jatim yang berlokasi di
              Jalan Pahlawan Surabaya.

              "Mengingat  dalam  beberapa  hari  ke  depan,  1  Desember  penetapan  upah  minimum  provinsi
              (UMP) sudah harus ditetapkan. Nah dalam rapat itu ya nanti kita lihat apa yang terjadi," ujar
              Himawan ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Selasa, 27 Oktober 2020.

              Menurut  Himawan,  pihaknya  menunggu  respons  dari  rapat  dewan  pengupahan.  Semua
              masukan, baik itu usulan naik maupun sesuai surat edaran menaker yang memutuskan tetap.
              Seluruh  usulan  itu  akan  dicatat  untuk  diteruskan  ke  Gubernur  Jawa  Timur  Khofifah  Indar
              Parawansa.

              "Jika memang ada usulan naik dari serikat pekerja ya di notulensi, kita tuliskan ada usulan naik.
              Nanti  kalau  misalkan  pengusaha  mengusulkan  turun  (tetap)  dengan  hitungan  (itu)  ya  kita
              tuliskan.  Selanjutkan  keputusan  tentu  kita  serahkan  kepada  ibu  gubernur  dengan
              mempertimbangkan norma-norma yang ada," ujar dia.

              Dia menuturkan, pemerintah daerah dari sisi hukum wajib mengikuti keputusan pemerintah di
              atasnya.  Artinya  dalam  menetapkan  upah  minimum  harus  mempertimbangkan  surat  edaran
              tersebut.
              Apabila upah minimum tetap dinaikkan, Himawan mengatakan, tentu ada yang dirugikan dan di
              sisi lain ada yang diuntungkan. "Yang diuntungkan pasti diam saja dan terima kasih. Tapi yang
              dirugikan akan men-challenge keputusan itu. Ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
              (PTUN)," ujar dia.

              "Kalau sampai terjadi putusan di PTUN itu membatalkan keputusan yang tidak sesuai dengan
              menaker nanti kan salah dua kali pejabat itu. Saya yakin itu akan menjadi pertimbangan untuk
              memutuskan bagaimana formasi UMP tahun 2021," ia menambahkan.
              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  memutuskan  untuk  tidak  menaikkan  upah  minimum
              tahun  2021  (UMP  2021).  Hal  tersebut  tertuang  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Menteri
              Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
              tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.































                                                          1376
   1372   1373   1374   1375   1376   1377   1378   1379   1380   1381   1382