Page 1381 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1381
Waljid Budi Lestarianto, Ketua PD FSP RTMM-SPSI DIY mengatakan munculnya surat edaran
Menaker tersebut tidak disertai survei mendalam terkait kondisi yang terjadi hari ini. "Surat
Edaran itu jadi kebijakan pemerintah sebagai pedoman dalam penetapan upah minimum karena
sikon pandemi covid. Tapi apakah semua perusahaan berdampak besar, seberapa dampaknya,
ini harus dibuktikan," tegas Waljid, melalui siaran pers tertulis, Selasa (27/10/2020).
Keputusan penetapan upah dinilai buruh tidak melalui hasil kesepakatan bersama antara serikat
pekerja atau serikat buruh. "Upah minimun adalah untuk pekerja baru dengan masa kerja 0
tahun dan/atau dibawah 1 tahun, dengan demikian kita harus merundingkan untuk yang di atas
1 tahun agar adil dan memberi motivasi," sambung Waljid.
FSP RTMM - SPSI DIY meminta apabila nantinya kenaikan upah diatur dalam Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) maka pelaksanaan atau perubahan harus disepakati oleh pengusaha dan serikat
pekerja. "Di sini serikat pekerja punya hak penuh untuk merundingkan dan menolak apabila
keberatan," tandas dia.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran bagi
Gubernur di seluruh Indonesia terkait pedoman penetapan upah minimum yang isinya
menyatakan upah minimum disamakan dengan nilai tahun 2020. Pertimbangannya, kondisi
perekonomian Indonesia pada masa pandemi dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. (Fxh).
1380
