Page 1383 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1383
disebutkan Melakukan Penyesuaian Penetapan Nilai Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sama
dengan nilai upah minimum tahun 2020 memastikan bahwa kenaikan UMP 2021 dipastikan 0%.
Kebijakan ini menurut Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta
Sarman Simanjorang sudah sesuai dengan rumusan atau formula yang ditetapkan dalam PP No
78 tahun 2015. Dalam PP itu rumusan menentukan UMP tahun selanjutnya adalah UMP tahun
berjalan diakumulasikan dengan hasil perkalian UMP tahun berjalan dengan Pertumbuhan
ekonomi dan inflasi nasional tahun berjalan.
"Jika kita hitung dengan rumus tersebht malah minus karena pertumbuhan ekonomi minus.
Seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin UMP diturunkan, maka kenaikan 0% sudah
sangat bijak," kata Sarman, Selasa (27/10).
Kemudian kondisi dunia usaha saat ini yang sudah mengkhawatirkan untuk mampu bertahan
sehingga sangat tidak memungkinkan menaikkan UMP. Hampir 8 bulan pengusaha sudah sangat
terpuruk dan cash flow sudah mengkawatirkan. Jika UMP dinaikkan akan menambah beban
pengusaha dan akan semakin terpuruk.
"Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi
yang lebih ketat misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak
menambah karyawan baru," ujarnya.
"Jadi kebijakan besaran UMP 2021 sama dengan 2020 sudah sangat tepat dan kami pelaku usaha
mendukung karena sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini," lanjutnya. (OL-7).
1382
