Page 1376 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1376
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang tidak berkenan menemui mereka di Jalan
Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah
minimum tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur
Himawan Estu Subagjo mengaku segera mengundang rapat tim pengupahan untuk
menindaklanjuti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan soal UMP.
KECEWA TAK DITEMUI, INI PERMINTAAN BURUH KEPADA GUBERNUR KHOFIFAH
Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sekaligus juru bicara aliansi serikat
pekerja/serikat buruh Jawa Timur, Jazuli mengaku pihaknya merasa kecewa dengan sikap
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang tidak berkenan menemui mereka di Jalan
Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur.
Jazuli menambahkan, pihaknya meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa berani menolak
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauzi tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19.
"Serikat buruh berharap upah minimum tahun depan tetap dinaikkan," ujarnya usai aksi unjuk
rasa di depan kantor Gubernur Jatim, Selasa malam (27/10/2020).
Jazuli menyampaikan, surat edaran seperti itu bukan yang pertama dan bukan hari ini saja tetapi
hampir setiap tahun dikeluarkan oleh kementerian, baik kemendagri atau kemenaker.
"Tentunya kami berharap SE bukan salah satu tata urut peraturan perundang-undangan maka
tidak wajib ditaati," ucaP dia.
Dia melihat SE menaker ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan.
"Dalam undang-undang tersebut, wajib ada kenaikan setiap tahunnya. Atas dasar itu, kami
menyatakan menolak SE yang baru dikeluarkan menaker," tutur dia.
Jazuli menegaskan, pihaknya menolak SE yang dikeluarkan menteri ketenagakerjaan tersebut.
"Presiden Joko Widodo saja pernah secara langsung menyampaikan bahwasannya buruh yang
upahnya di bawah Rp 5 juta perlu ada subsidi upah untuk menjaga daya beli. Sehingga diberikan
Rp 600 ribu," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah
minimum tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur
Himawan Estu Subagjo mengaku segera mengundang rapat tim pengupahan untuk
menindaklanjuti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan soal UMP.
1375
