Page 1391 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1391
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyesalkan sikap Menteri
Ketenagakerjaan yang mengeluarkan surat edaran bahwa pada 2021 tak ada kenaikan upah
buruh.
Adapun isi surat edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 adalah meminta
kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021
sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Selanjutnya, melaksanakan penetapan upah
minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan
menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober
2020.
BURUH SESALKAN MENAKER SOAL TAK ADA KENAIKAN UPAH DI 2021
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyesalkan sikap Menteri
Ketenagakerjaan yang mengeluarkan surat edaran bahwa pada 2021 tak ada kenaikan upah
buruh.
"Dengan keluarnya surat edaran tersebut aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras
terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU
Cipta Kerja. Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan
pengusaha semata," kata Said Iqbal, dalam pernyataannya yang dikirimkan ke Republika.co.id,
Selasa (27/10), Adapun isi surat edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020
adalah meminta kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum
tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Selanjutnya, melaksanakan
penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-
undangan, dan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada
tanggal 31 Oktober 2020.
Menurut Iqbal, pengusaha memang sedang susah. Tapi buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya
pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021. Tetapi bagi
perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikan
upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kemenaker.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
Lebih jauh Said Iqbal mempertanyakan, "Apakah presiden sudah mengetahui keputusan
Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?" "Oleh karena itu, KSPI dan seluruh serikat
buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 propinsi pada 2 Nopember
dan 9 sampai 10 Nopember. Nantinya aksi ini akan diikuti puluhan dan bahkan ratusan ribu
buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia
dengan membawa isu batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan harus ada kenaikan upah
minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat,'' ujarnya lagi.
Sebelumnya, KSPI menyebut adanya empat alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik.
Pertama, jika upah minimum tidak naik, kata Said Iqbal, hal ini akan membuat situasi semakin
panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
Di mana seiring dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah
minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar.
1390
