Page 1394 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1394

PEMPROV DKI MANUT PUSAT TAK NAIKKAN UPAH MINIMUM 2021

              Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya bakal mengikuti keputusan
              Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah terkait upah minimum pada 2021 agar sama dengan tahun
              2020, alias tidak ada kenaikan.

              "Kebijakan pemerintah pusat yang sudah diputuskan kemudian di sisi lain ada harapan dari pada
              buruh yang ingin ada peningkatan. Tentu kami di Pemprov DKI Jakarta mengacu peraturan dan
              ketentuan yang ada," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/10).

              Riza menyatakan bakal tetap menyerap aspirasi buruh agar upah minimum 2021 bisa dinaikkan.
              Namun  di  sisi  lain,  ia  menegaskan  bahwa  Pemprov  DKI  Jakarta  menghormati  keputusan
              pemerintah pusat.

              Menurut  politikus  Partai  Gerindra  itu,  pemerintah  pusat  tentunya  memiliki  sejumlah
              pertimbangan soal upah minimum tahun 2021 yang tidak dinaikkan.

              "Pemerintah pusat mengambil sebuah keputusan berdasarkan sebuah proses pertimbangan yang
              masak yang cermat, tapi tidak berarti kita menutup komunikasi (dengan buruh)," ujarnya.

              Sebelumnya  Menaker  Ida  Fauziyah  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  M/11/HK.04/X/2020
              tentang  Penetapan  Upah  Minimum  Tahun  2021  pada  Masa  Pandemi  Covid-19.  Dalam  SE
              tersebut, Ida menetapkan upah minimum tahun 2021 sama dengan upah minimum 2020.

              "Mempertimbangkan  kondisi  perekonomian  Indonesia  pada  masa  pandemi  Covid-19  dan
              perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian
              penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020," ujar
              Ida dalam surat edaran tersebut.

              Selain  itu,  Ida  juga  meminta  gubernur  di  seluruh  Indonesia  mengumumkan  penetapan  dan
              pengumuman upah minimum provinsi (UMP) 2021 pada 31 Oktober 2020.

              Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  mendesak  para  gubernur  tetap  menyesuaikan
              penetapan upah minimum tahun 2021. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi perlawanan
              buruh akan semakin mengeras setelah pemerintah memutuskan tak menaikkan upah minimum
              tahun depan.

              (dmi/fra).




























                                                          1393
   1389   1390   1391   1392   1393   1394   1395   1396   1397   1398   1399