Page 1399 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Ini Sikap Pemprov DKI

Nama Media beritasatu.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum

Halaman/URL https://www.beritasatu.com/rully-satriadi/megapolitan/692143/upah-
minimum-2021-tidak-naik-ini-sikap-pemprov-dki

Jurnalis RSAT
Tanggal 2020-10-27 20:26:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kita hormati keputusan (soal UMP)
yang diambil sementara, keputusannya seperti tahun lalu, itu yang kita hormati, kita hargai, kita
laksanakan

neutral - Ariza (Menteri Ketenagakerjaan) Namun, tidak berarti kita menutup komunikasi, tidak
berarti setiap keputusan yang sudah diambil kemudian tidak ada dialog, diskusi, silakan saja
kalau ada dialog, diskusi, silakan diperkenankan

neutral - Ariza (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada teman-teman dari buruh yang keberatan,
kemudian ingin ada peningkatan, silakan sampaikan argumentasinya nanti kita akan sampaikan
(ke pemerintah pusat)

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur
untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai
Upah Minimum Tahun 2020

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah
Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehubungan dengan hal tersebut di atas,
diminta kepada saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada
bupati/wali kota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah saudara

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu.
Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli
masyarakat. Kita juga mempertanyakan, apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker
ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?

1398