Page 1401 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1401
Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak
pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh
termasuk dalam membayar upah. Dengan SE ini, pemerintah memberikan perlindungan dan
keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
kata Menaker Ida, Selasa (27/10/2020) seperti tertuang dalam SE.
Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.
Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
"Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021
pada tanggal 31 Oktober 2020," kata Menaker Ida.
"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada saudara untuk menindaklanjuti dan
menyampaikan Surat Edaran ini kepada bupati/wali kota serta pemangku kepentingan terkait di
wilayah saudara," sambungnya.
SE Menteri Ketenagakerjaan ini mendapat protes keras dari Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) yang menilai Menaker tidak memiliki sensitivitas terhadap nasib buruh dan
hanya memprioritaskan kepentingan pengusaha semata. Presiden KSPI Said Iqbal mengakui
pengusaha memang sedang susah. Namun, buruh juga jauh lebih susah.
Menurut Said Iqbal, seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan
upah minimum 2021. Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan
penangguhan dengan tidak menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja
di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat. Kita juga mempertanyakan,
apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak
Menaker?," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa (27/10/2020).
Karena itu, kata Said Iqbal, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi
nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2 November dan 9 sampai 10 November yang diikuti
puluhan dan bahkan ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR, dan di kantor
Gubernur di seluruh Indonesia.
"Aksi nasional kami ini akan membawa 2 agenda, yakni membatalkan Omnibus Law UU Cipta
Kerja dan harus ada kenaikan upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat,"
ungkap dia.
KSPI menyebut 4 alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik.
Pertama, jika upah minimum tidak naik, kata Said Iqbal, hal ini akan membuat situasi semakin
panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
"Di mana seiring dengan penolakan Omnibus Law, buruh juga akan menyuarakan agar upah
minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar," tutur dia.
Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat. Said
Iqbal kemudian membandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.
1400
