Page 1405 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1405
Terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK), Taufik mengatakan rekomendasi besarannya
berada dalam kewenangan kabupaten/kota. Ia pun memerintahkan agar masing-masing 27
daerah di Jabar melakukan survei UMK dan hasilnya disampaikan kepada gubernur.
"Selanjutnya, terkait UMK ini ada waktu 21 hari. Silakan kabupaten/kota untuk melakukan survei
dan yang lainnya. Kalau waktunya cukup ini tinggal direkomendasikan bupati/walikota ke pak
gubernur," jelasnya.
"Jadi harus ada dasarnya. Kalau dulu itu dari PP 78 2015 itu kan formulasi, UMP berjalan dikali
penambahan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Khusus untuk 2020, lima tahun setelah
ditetapkan, maka 2020 menggunakan survei KHL," cetus dia.
Taufik menjelaskan pihaknya baru menerima Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker)
18/2020 pada Oktober. Sehingga, Pemprov tidak mungkin menetapkan KHL saat ini.
"Sebagaimana diketahui UMP itu batas terendah, otomatis UMP harus ditetapkan jadi UMK itu
jangan sampai di bawah UMP," jelasnya.
Taufik memahami kekhawatiran buruh yang tak ingin jika besaran UMK tak naik pada 2021
mendatang. Tetapi, jika UMP dan UMK tetap mengacu pada PP 78, maka dikhawatirkan besaran
upah turun karena laju ekonomi yang tengah mandek.
"Saya khawatir turun jika mengacu PP 78, karena ekonomi minus. Ini sebenarnya win-win
solution, kecuali jika kabupaten/kota siap. Ini hampir semua provinsi menetapkan, karena tak
ada waktu lagi," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat Muhamad Sidarta mengatakan kondisi pandemi covid-19
adalah upaya menggiring buruh agar memaklumi tak naiknya upah minimum 2021.
"Pemerintah sudah sejak awal menggulirkan opini itu (tidak naik), menggiring supaya rakyat
khususnya kaum buruh memaklumi kalau upah buruh 2021 tidak naik, akan disamakan dengan
upah tahun 2020. Artinya, pemerintah tidak pro rakyat, tidak pro buruh sebenarnya masalah
seperti ini bukan pertama kali, kita pernah krisis 98. Upah naik tidak masalah," imbuh Sidarta.
Sidarta meyakini tahun depan belum tentu kondisi ekonomi tidak membaik. Hal itu berkaca dari
pengalaman sebelumnya bahwa ekonomi Indonesia masih bisa terselamatkan tanpa harus
menunda kenaikan upah minimum bagi buruh.
"Pemerintah tetap menaikkan upah buruh sebagai jaring pengaman, yaitu upah minimum baik
UMP, UMK dan UMSK sebagai jaring pengamanan," tegasnya.
Menurutnya, lewat surat edaran tak naiknya upah minimum 2021 akan berpengaruh pada daya
beli masyarakat. Terutama pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Kami menolak isi surat edaran tersebut, itu pasti akan memperlemah daya beli kaum buruh dan
rakyat. Karena upah buruh dibelanjakan untuk pedagang, ojek, untuk mengontrak rumah
dibelanjakan lagi kalau daya beli (buruh) melemah tentu masyarakat lain juga melemah," tandas
Sidarta.
1404
