Page 1409 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1409
sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah tiga enam sen). Draft UMP 2021 sudah dirumuskan
tinggal ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
UMP DIREKOMENDASIKAN TIDAK NAIK, RACHMAT: GUBERNUR HARUS TETAPKAN
PADA 1 NOVEMBER, SEBAGAI ACUAN UMK
- Dewan Pengupahan Jawa Barat merekomendasikan nilai upah minimum provinsi ( UMP ) 2021
tidak berubah, tetap seperti nilai UMP 2020 yaitu Rp1.810.351,36 (satu juta delapan ratus
sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah tiga enam sen).
Draft UMP 2021 sudah dirumuskan tinggal ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Ketua Dewan Pengupahan yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat
Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, Dewan Pengupahan Jabar merekomendasikan nilai UMP
2021 yang sama dengan 2020 untuk ditetapkan sebagai UMP 2021. Hal itu dengan dasar
mengikuti surat edaran menteri tenaga kerja.
"Jadi tidak ada kenaikan, dan tidak ada penurunan. Sama dengan 2020. Kemarin yang diminta
serikat kan mereka tolak UMP, ingin UMK, naik 8 persen.
Dengan UMP ditolak, ya tidak boleh karena gubernur harus menetapkan UMP 1 November dan
UMP ini menjadi dasar bagi Kabupaten kota untuk menetapkan UMK, tidak boleh rendah dari
UMP," ujar dia, Selasa 27 Oktober 2020.
Karenanya hari ini, kata dia, pihaknya sudah menyampaikan ke Biro Yanbangsos (Pelayanan dan
Pengembangan Sosial) dan Biro Hukum.
"Nanti biro hukum yang memproses pengesahan pada Pak Gubernur . Jadi sesuai lah paling
lambat tanggal 31 Oktober ditetapkan Pak Gubernur," ucap Taufik.
Diakui dia, keputusan Dewan Pengupahan ditentang serikat pekerja, tapi pihaknya telah
menyampaikan, bahwa UMP ini jaring pengaman paling bawah yang justru harus ditetapkan.
"Nah kita menggunakan surat edaran menteri karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan," ucap
dia.
Ditegaskan Taufik, kalau mengikuti PP 78/2015 bahwa di sana 5 tahun harus ditetapkan
kebutuhan hidup layak (KHL). Di permenaker terakhir di 18 /2020, memang sudah ditetapkan
kalau komponen KHL ada 64 komponen.
Kemudian di permenaker disampaikan, satu bulan sebelum UMP ditetapkan, dewan pengupahan
provinsi harus menetapkan KHL provinsi dengan menga mengacu data-data BPS.
Sampai saat ini di dewan pengupahan belum menerima data-data tersebut dari BPS, otomatis
menggunakan formulasi.
"Dengan kondisi sekarang jika akan gunakan formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, itu
minus, ortomatis UMP turun, saya tidak mau buruh jadinya turun. Satu-satunya ya surat edaran
Jadi win-win solusi," tutur dia.
"Ya. Tinggal tanda tangan Gubernur, kemudian ditetapkan dan diumumkan,"ucapnya
melanjutkan.***.
1408
