Page 1412 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Bantuan ini diberikan kepada pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Nilai bantuannya
mencapai Rp 2,4 juta kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kendati,
pelaksanaan penyaluran bantuan ini mengalami beberapa kendala.

Misalnya, ada pekerja yang tidak mendapatkan subsidi upah meskipun dirinya memenuhi kriteria
atau berhak secara aturan.

Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga BPJamsostek Irvansyah Utoh Banja menyatakan, ada
beberapa faktor yang membuat pekerja tidak mendapatkan subsidi gaji.

"Data yang kami miliki berdasarkan perusahaan. Dalam menyampaikan data, perusahaan
memastikan NIK dan nomor rekeningnya, apakah sudah valid. Begitu masuk tahapan validasi, di
perbankan itu banyak yang sudah gugur bisa karena nggak sesuai nomor rekening dan namanya,
nomor rekeningnya nggak aktif dan lainnya," ujar Irvan dalam dialog virtual, Senin (26/10/2020).

Irfan menjelaskan, tahapan validasi yang dilakukan dalam menentukan penerima bantuan
subsidi gaji juga berlapis.

Pertama, pihaknya bekerjasama dengan perbankan untuk mengecek kebenaran data yang
diberikan calon penerima. Kedua, pihaknya akan menyesuaikan kriteria penerima upah dalam
Peraturan Menteri Kemenaker nokor 14/2020. Terakir, pihaknya akan memeyesuaikan
kebenaran datanya di BPjamsostek.

Irvan menambahkan, kondisi geografi Indonesia yang beragam juga menjadi tantangan sendiri
dalam pengumpulan data terutama di perusahaan-perusahaan yang terletak di lokasi yang sulit
dijangkau.

"Lalu perusahaan masih melakukan pembayaran upah secara manual jadi belum ada data
lengkap rekeningnya," kata Irfan.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa bantuan pemerintah berupa subsidi
gaji/upah (BSU) yang telah disalurkan kepada pekerja/buruh sebanyak 12.166.471 atau setara
dengan 98,09 persen. Adapun, pekerja/buruh yang belum menerima BSU bisa disebabkan
kesalahan atau ketidakvalidan data, seperti nomor rekening dan NIK.

"Sampai saat ini yang belum mendapatkan (BSU) sekitar 150 ribuan karena ada kekurangan atau
ketidaksesuaian data. Misalnya rekeningnya tidak valid, kemudian NIK-nya kurang nomornya,
kemudian nomor rekeningnya dia tidak sesuai dengan nama yang diserahkan", kata Menaker
Ida melalui siaran pers, Rabu (21/10).

Menurut Ida, dalam hal terjadi kekurangan atau ketidakvalidan data seperti di atas, pihaknya
mengembalikan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan
memberitahukan kepada pemberi kerja untuk memperbaiki data pekerjanya yang masuk dalam
kriteria penerima subsidi gaji/upah.

Sementara, berdasarkan data Kemnaker per 19 Oktober 2020, bantuan subsidi gaji/upah telah
tahap I tersalurkan kepada 2.485.687 penerima (99,43 persen); tahap II sebanyak 2.981.531
penerima (99,38 persen); tahap III sebanyak 3.476.120 penerima (99,32 persen); tahap IV
sebanyak 2.620.665 penerima (94,09 persen); dan tahap V sebanyak 602.468 penerima (97,39
persen).

Subsidi gaji/upah disalurkan melalui dua termin pembayaran. Setelah pembayaran termin
pertama selesai disalurkan, Kemnaker akan kembali memproses pembayaran termin kedua
subsidi gaji/upah.

1411