Page 1415 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1415
2021 ini, katanya, sudah dirumuskan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dan tinggal
ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil, kemudian diumumkan.
UMP JABAR 2021 DIREKOMENDASIKAN TIDAK NAIK, MASIH RP 1,8 JUTA
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi,
mengatakan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat merekomendasikan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2021 tidak berubah atau tetap sesuai UMP 2020, yakni Rp 1.810.350.
Rachmat mengatakan hal tersebut mengikuti surat edaran Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah
mengenai penetapan upah minimum tahun 2021 di masa pandemi Covid-19. Draft UMP Jabar
2021 ini, katanya, sudah dirumuskan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dan tinggal
ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil, kemudian diumumkan.
"Intinya merekomendasikan untuk ditetapkan sebagai UMP 2021, dengan dasar mengikuti surat
edaran menteri. Jadi tidak ada kenaikan, dan tidak ada penurunan. Sama dengan 2020," kata
Garsadi melalui ponsel, Selasa (27/10).
Garsadi menuturkan pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada Biro Pelayanan dan
Pengembangan Sosial dan Biro Hukum Pemprov Jabar, untuk kemudian diserahkan kepada
Gubernur Jabar untuk ditandatangani.
"Hari ini saya sampaikan ke Biro Yanbangsos dan Biro Hukum, nanti Biro Hukum yang proses
pengesahan Pak Gubernur. Jadi sesuai lah, paling lambat tanggal 31 Oktober ditetapkan Pak
Gubernur," katanya.
Rekomendasi untuk tidak menaikkan UMP, katanya, sempat mendapat penentangan dari serikat
pekerja dan buruh. Namun pihaknya menjelaskan bahwa UMP harus tetap ditetapkan sebagai
batas bawah upah minimum kabupaten atau kota (UMK).
"Serikat awalnya menentang. Tapi saya sampaikan, ini jaring pengaman paling bawah, justru
harus ditetapkan. Kita menggunakan surat edaran menteri karena tidak ada lagi yang bisa kita
lakukan," ucapnya.
Garsadi mengatakan jika pihaknya mengikuti Peraturan Menaker Tahun 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan, yang menyatakan bahwa setelah peraturan tersebut diberlakukan lima tahun,
harus segara ditetapkan kebutuhan hidup layak (KHL). Di Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun
2020, katanya, memang sudah ditetapkan 64 komponen KHL.
Kemudian dalam peraturan tersebut disampaikan, satu bulan sebelum UMP ditetapkan, Dewan
Pengupahan Provinsi harus menetapkan KHL provinsi dengan mengacu data-data dari BPS.
Sampai saat ini, katanya, dewan pengupahan belum menerimanya, dan otomatis harus
menggunakan formulasi.
"Dengan kondisi sekarang, jika akan menggunakan formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi,
itu akan minus. otomatis UMP turun. Saya tidak mau UMP buruh jadinya turun. Satu-satunya
cara ya surat edaran itu. Jadi win-win solusi," tuturnya.
Merujuk pada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut, UMP di Jawa Barat tidak akan
naik tahun ini. Dalam surat edaran tersebut Menteri Ida Fauziah menuliskan tiga poin penting
dan meminta Gubernur untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan surat edaran tersebut
kepada bupati dan wali kota di Jawa Barat.
1414
