Page 1420 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Upah Minimum 2021 Tak Naik, KSPSI Minta Pemerintah Tinjau Ulang

Nama Media beritasatu.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum

Halaman/URL https://www.beritasatu.com/rully-satriadi/ekonomi/692133/upah-
minimum-2021-tak-naik-kspsi-minta-pemerintah-tinjau-ulang

Jurnalis RSAT
Tanggal 2020-10-27 20:00:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos

Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Andi Gani Nena Wea (None) Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan
ekonomi dan daya beli masyarakat yang lagi turun, tentu sangat berat

Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak keputusan pemerintah yang
tidak menaikan upah minimum pada tahun 2021 Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea
mengatakan, pihaknya menolak keras keputusan pemerintah yang tidak menaikan upah
minimum pada tahun depan. Andi Gani mengaku kecewa di saat kondisi sulit akibat pandemi
Covid-19, keputusan ini akan membuat daya beli masyarakat semakin menurun.

UPAH MINIMUM 2021 TAK NAIK, KSPSI MINTA PEMERINTAH TINJAU ULANG

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak keputusan pemerintah yang
tidak menaikan upah minimum pada tahun 2021 Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea
mengatakan, pihaknya menolak keras keputusan pemerintah yang tidak menaikan upah
minimum pada tahun depan. Andi Gani mengaku kecewa di saat kondisi sulit akibat pandemi
Covid-19, keputusan ini akan membuat daya beli masyarakat semakin menurun.
"Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang
lagi turun, tentu sangat berat," ujar Andi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/10).

Andi Gani meminta, pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurutnya,
pemerintah harus mengajak bicara serikat buruh sebelum memutuskan. Dirinya mengakui
pengusaha memang banyak yang lagi dalam kondisi susah. Tapi buruh juga jauh lebih susah.
Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 2021. Sementara, bagi perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan
dengan tidak menaikan UMP setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan
dan melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan.

1419