Page 1418 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1418
Upah minimum 2021 tidak naik karena melihat kondisi perekonomian maupun perusahaan
terdampak pandemi Covid-19.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi
Covid-19.
Menaker juga meminta kepada para gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah
minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.
Selain itu, melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan, serta menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum
Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
Menanggapi hal tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) menyesalkan sikap
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, yang telah mengeluarkan surat edaran
tersebut.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap
penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan Omnibus Law UU Cipta
Kerja.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Said Iqbal, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi KSPI, Selasa 27
Oktober 2020.
Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-bekasi.com dalam artikel, " Upah Minimum 2021 Tidak
Naik, KSPI dan Buruh Rencanakan Demo Besar-besaran pada 2 November ", buruh jauh lebih
susah bila dibandingkan pengusaha. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap
ada kenaikan upah minimum 2021.
Namun, kata dia, seharusnya bagi perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan
penangguhan, yakni dengan tidak menaikkan upah minimum. Tentunya setelah berunding
dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," ucapnya.
Oleh karena itu, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-
besaran di 24 provinsi selama tiga hari, yakni pada 2 November dan pada 9-10 November.
"Aksi itu akan diikuti hingga ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, RI, dan di kantor
Gubernur di seluruh Indonesia, dengan membawa isu batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan
harus ada kenaikan upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, KSPI menyebut empat alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik.
Pertama, jika upah minimum tidak naik, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi
saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat.
Bandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.
"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen.
1417
