Page 1407 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1407
UMP 2021 UNTUK BURUH DENGAN MASA KERJA DI ATAS 1 TAHUN HARUSNYA
NAIK
Pengamat Ketenagakerjaan Aloysius Uwiyono tidak mempermasalahkan keputusan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) yang menetapkan upah minimum provinsi 2021 ( UMP 2021 ) setara
dengan UMP 2020. Dengan catatan, ketetapan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kontrak di
bawah 1 tahun.
"Yang penting penerapan upah minimum tersebut diberlakukan benar-benar pada pekerja atau
buruh yang bermasa kerja kurang dari 1 tahun," kata Aloysius kepada Liputan6.com, Selasa
(27/10/2020).
Di sisi lain, ia menilai pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun berhak
dibayar di atas UMP 2021 . Pemerintah pun wajib melakukan pengawasan super ketat kepada
tiap perusahaan agar pembayaran itu dilakukan.
Sebab menurut dia, konsep upah minimum merupakan cara untuk mencegah agar para pekerja
aau buruh yang baru kerja tidak dibayar di bawah standar gaji ( safety net ).
"Berarti pekerja atau buruh yang bermasa kerja di atas 1 tahun harus dibayar lebih. Masa mereka
yang bermasa kerja lebih dari 1 tahun dibayar sama dengan yang baru masuk kerja? Nggak
mungkin dong," serunya.
Aloysius pun meminta pemerintah dan serikat pekerja untuk dapat bernegosiasi dengan setiap
perusahaan. Itu agar para buruh dengan status kerja lebih dari 1 tahun berhak memperoleh gaji
di atas ketentuan UMP 2021 .
"Dirundingkan secara musyawarah pada masing-masing perusahaan," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah
minimum tahun 2021 ( UMP 2021 ). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Dikutip dari Surat Edaran Menaker tersebut, Selasa (27/10/2020), pandemi Covid-19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja dan buruh termasuk dalam membayar upah.
Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Atas dasar hal tersebut, Menteri Ida Fauziyah meminta kepada para gubernur di seluruh
Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama
dengan nilai Upah Minimum tahun 2020. Dengan kata lain tidak ada kenaikan UMP 2021 .
Ida juga meminta kepada para gubernur untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah
tahun 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam SE ini, para kepala daerah wajib mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada
31 Oktober 2020.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menambahkan, dalam SE tersebut tidak
ada kata kenaikan sehingga UMP 2021 sama dengan tahun ini.
"Jadi nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Tidak ada kenaikan dan
di SE tidak ada kata kenaikan," tegas Dinar Titus Jogaswitani.
1406
