Page 1404 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1404
negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia) Pemerintah sudah sejak awal menggulirkan opini itu (tidak naik),
menggiring supaya rakyat khususnya kaum buruh memaklumi kalau upah buruh 2021 tidak naik,
akan disamakan dengan upah tahun 2020. Artinya, pemerintah tidak pro rakyat, tidak pro buruh
sebenarnya masalah seperti ini bukan pertama kali, kita pernah krisis 98. Upah naik tidak
masalah
neutral - Muhamad Sidarta (Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia) Pemerintah tetap menaikkan upah buruh sebagai jaring pengaman,
yaitu upah minimum baik UMP, UMK dan UMSK sebagai jaring pengamanan
negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia) Kami menolak isi surat edaran tersebut, itu pasti akan memperlemah
daya beli kaum buruh dan rakyat. Karena upah buruh dibelanjakan untuk pedagang, ojek, untuk
mengontrak rumah dibelanjakan lagi kalau daya beli (buruh) melemah tentu masyarakat lain
juga melemah
Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi ( Disnakertrans ) Jawa Barat Rachmat
Taufik Garsadi mengaku akan mengundang rapat tim pengupahan untuk menindaklanjuti surat
edaran Menteri Ketenagakerjaan soal upah minimum provinsi ( UMP ) 2021.
Hal itu disampaikan Taufik usai mendengar tuntutan ribuan buruh yang menggelar demo
menolak upah minimum 2021 tak naik di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (27/10).
DISNAKERTRANS JABAR RESPONS TUNTUTAN BURUH SOAL UMP 2021
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi ( Disnakertrans ) Jawa Barat Rachmat
Taufik Garsadi mengaku akan mengundang rapat tim pengupahan untuk menindaklanjuti surat
edaran Menteri Ketenagakerjaan soal upah minimum provinsi ( UMP ) 2021.
Hal itu disampaikan Taufik usai mendengar tuntutan ribuan buruh yang menggelar demo
menolak upah minimum 2021 tak naik di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (27/10).
Menurut Taufik, pihaknya akan tetap merekomendasikan besaran UMP 2021 sama dengan UMP
2020 mengacu Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/ll/HK .04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).
"UMP tetap kami rekomendasikan dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi
menggunakan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja, karena kami tidak punya payung hukum
yang lain. Payung hukum PP 78 itu seharusnya sudah keluar kebutuhan hidup layak (KHL),"
katanya.
Disnakertrans Jabar, ia melanjutkan akan segera menetapkan UMP 2021 paling lambat 1
November 2020.
"Kami hari ini akan disampaikan ke gubernur minimal sesuai dengan PP, harus ditetapkan
selambat-lambatnya 1 November dan diumumkan 1 November. Isinya sesuai dengan SE
Menaker," tegasnya.
1403
