Page 1400 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksi nasional kami ini akan membawa 2 agenda, yakni
membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan harus ada kenaikan upah minimum 2021 untuk
menjaga daya beli masyarakat

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Di mana seiring dengan penolakan Omnibus Law, buruh
juga akan menyuarakan agar upah minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin
besar

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum
dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun
1998 minus 17,49%. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum
tetap naik sekitar 23,8%, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29%

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Terakhir, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi
Covid-19. Oleh karena itu, kami meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional

Ringkasan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan
pemerintah pusat terkait upah minimun provinsi (UMP) Tahun 2021. Pemprov DKI siap
melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat soal penetapan UMP Tahun 2021.

UPAH MINIMUM 2021 TIDAK NAIK, INI SIKAP PEMPROV DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan
pemerintah pusat terkait upah minimun provinsi (UMP) Tahun 2021. Pemprov DKI siap
melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat soal penetapan UMP Tahun 2021.

"Kita hormati keputusan (soal UMP) yang diambil sementara, keputusannya seperti tahun lalu,
itu yang kita hormati, kita hargai, kita laksanakan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza
Patria di Balai Kota, Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Ariza, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan telah
mengambil keputusan soal UMP sesuai dengan kewenangannya. Menurut Ariza, keputusan
pemerintah pusat tersebut diambil berdasarkan pertimbangan matang dan cermat.

"Namun, tidak berarti kita menutup komunikasi, tidak berarti setiap keputusan yang sudah
diambil kemudian tidak ada dialog, diskusi, silakan saja kalau ada dialog, diskusi, silakan
diperkenankan," tandas Ariza.

Karena itu, kata Ariza, Pemprov DKI tetap terbuka untuk berdialog dan berdiskusi dengan
masyarakat khsusunya para pekerja atau buruh soal besaran UMP di DKI Jakarta. Pihaknya, kata
Ariza memahami harapan besar dari para buruh agar UMP tahun 2021 mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2020 ini.

"Apabila ada teman-teman dari buruh yang keberatan, kemudian ingin ada peningkatan, silakan
sampaikan argumentasinya nanti kita akan sampaikan (ke pemerintah pusat)," pungkas Ariza.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang
ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).

1399