Page 1403 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1403
Judul Disnakertrans Jabar Respons Tuntutan Buruh soal UMP 2021
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201027195232-92-
563506/disnakertrans-jabar-respons-tuntutan-buruh-soal-ump-2021
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-27 20:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi (
Disnakertrans ) Jawa Barat) UMP tetap kami rekomendasikan dengan rekomendasi dari Dewan
Pengupahan Provinsi menggunakan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja, karena kami tidak
punya payung hukum yang lain. Payung hukum PP 78 itu seharusnya sudah keluar kebutuhan
hidup layak (KHL)
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi (
Disnakertrans ) Jawa Barat) Kami hari ini akan disampaikan ke gubernur minimal sesuai dengan
PP, harus ditetapkan selambat-lambatnya 1 November dan diumumkan 1 November. Isinya
sesuai dengan SE Menaker
positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi (
Disnakertrans ) Jawa Barat) Selanjutnya, terkait UMK ini ada waktu 21 hari. Silakan
kabupaten/kota untuk melakukan survei dan yang lainnya. Kalau waktunya cukup ini tinggal
direkomendasikan bupati/walikota ke pak gubernur
positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi (
Disnakertrans ) Jawa Barat) Jadi harus ada dasarnya. Kalau dulu itu dari PP 78 2015 itu kan
formulasi, UMP berjalan dikali penambahan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Khusus untuk
2020, lima tahun setelah ditetapkan, maka 2020 menggunakan survei KHL
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi (
Disnakertrans ) Jawa Barat) Sebagaimana diketahui UMP itu batas terendah, otomatis UMP harus
ditetapkan jadi UMK itu jangan sampai di bawah UMP
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi (
Disnakertrans ) Jawa Barat) Saya khawatir turun jika mengacu PP 78, karena ekonomi minus.
Ini sebenarnya win-win solution, kecuali jika kabupaten/kota siap. Ini hampir semua provinsi
menetapkan, karena tak ada waktu lagi
1402
