Page 1426 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1426
Hal tersebut dilihat dari laju inflasi yang mengalami kontraksi alias deflasi selama tiga bulan
berturut -turut sejak Juli-September 2020. Selain itu, konsumsi rumah tangga di kuartal III 2020
juga diperkirakan akan minus 3 persen hingga minus 1,5 persen.
Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus mendorong
agar daya beli masyarakat terjaga. Salah satunya dengan berbagai bantuan sosial (bansos)
dalam program pemulihan ekonomi nasional, baik berupa subsidi gaji hingga insentif untuk dunia
usaha.
Dia pun memahami situasi saat ini banyak mengalami tekanan akibat pandemi. Namun
menurutnya, pemerintah harus tetap mencari titik keseimbangan agar tak menimbulkan dampak
yang lebih buruk, yakni PHK .
"Peranan fiskal itu untuk jadi jembatan di situ, sehingga tidak membuat, jangan sampai salah
satu policy sebabkan perusahaan makin lemah atau dalam, dalam hal ini pekerja dapat
kemungkinan kena PHK. Pemerintah cari titik balance dengan berbagai instrumen, UMP atau
upah minimum salah satu hal," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers online KSSK, Selasa
(27/10).
Sementara untuk mendorong daya beli masyarakat, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah
memperpanjang berbagai bansos tersebut. Total yang telah digelontorkan untuk belanja bansos
itu hingga akhir September 2020 sebesar Rp 240 triliun.
Beberapa belanja bansos itu di antaranya program keluarga harapan (PKH), sembako, bansos
Jabodetabek dan non-Jabodetabek, diskon listrik, subsidi kuota internet, hingga bantuan internet
siswa dan guru honorer.
"Pemerintah gunakan banyak sekali anggaran untuk bansos, dalam rangka kompensasi dan
bantu daya beli masyarakat," jelasnya.
Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum di tahun depan. Kondisi
perekonomian dan perusahaan yang sulit akibat pandemi corona dinilai sebagai alasan utama
hal tersebut.
Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi
COVID-19.
Dalam surat tersebut, Menaker meminta Gubernur untuk: 1. Melakukan penyesuaian penetapan
nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020.
2. Melaksanakan penetapan Upah Minimum setelah Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi tahun 2021 pada 31 Oktober 2020.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Anton J Supit mengatakan,
keputusan pemerintah itu sudah tepat. Sebab saat ini yang paling penting adalah bertahan,
bukan soal kenaikan gaji.
"Itu kan penetapan pemerintah, sudah tepat. Karena saat ini yang paling penting adalah
bertahan. Coba you bayangin, kondisi saat ini, pilih naik gaji tapi (perusahaan) bangkrut atau
bertahan?" kata Anton kepada kumparan .
upah minimum Sri Mulyani PHK 1603796548049074264 2 5 2020 (c) PT Dynamo Media Network
Version 1.1.303.
1425
