Page 1430 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1430
Penetapan upah tersebut juga didasarkan pada berbagai pandangan dan dialog atau diskusi
melalui forum Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
"Ini adalah jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak
mudah," tutur Menaker.
Depenas telah melakukan kajian secara mendalam terkait dampak Covid-19 terhadap
pengupahan dan menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi
perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk
dalam membayar upah. Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja
pekerja atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Menaker menuturkan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 dikembalikan sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat edaran tersebut mempertimbangkan berbagai
dasar hukum termasuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 2 Tahun
2020, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018.
Menaker mengatakan pemerintah akan tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja
melalui bantuan subsidi gaji.
1429
