Page 1432 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1432
positive - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Hari ini permohonan revisi SK
UMSK 2020 sudah disepakati bahwa, ini akan diajukan surat dinas dari Dewan Pengupahan dan
kepala daerah kabupaten/kota sesuai dengan rekomendasi. Nanti dengan dasar-dasar itulah
Dinas Pengupahan Jabar akan mengusulkan ke Biro Hukum Pemprov Jabar untuk dilakukannya
perubahan
positive - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Kami dorong secepatnya
pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan survey KHL, dan segera diajukan ke Pemprov
Jabar, kalau bisa hari Senin (2/10) agar bisa dilakukan revisi apabila tidak sesuai, karena
mekanismenya berproses
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) akan tetap
merekomendasikan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2021, sama dengan UMP 2020.
Kadisnakertrans Jabar Taufik Garsadi mengatakan, pihaknya masih akan tetap mengacu kepada
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan
Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
BURUH JABAR AUDIENSI UPAH MINIMUM KE PEMPROV, APA HASILNYA?
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) akan tetap
merekomendasikan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2021, sama dengan UMP 2020.
Kadisnakertrans Jabar Taufik Garsadi mengatakan, pihaknya masih akan tetap mengacu kepada
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan
Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
"UMP tetap kita rekomendasikan dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi
menggunakan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja, karena kita tidak punya payung hukum
yang lain, karena payung hukum ada PP 78 itu seharusnya sudah keluar kebutuhan hidup layak
(KHL)," ujar Taufik setelah menerima audiensi perwakilan buruh di Gedung Sate, Selasa
(27/10/2020).
"Sehingga kita hari ini akan disampaikan ke gubernur minimal sesuai dengan PP, harus
ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 1 November dan diumumkan 1 November. Isinya sesuai
dengan SE Menaker," kata Taufik melanjutkan.
Terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK), Taufik mengatakan rekomendasi besarannya
berada dalam kewenangan kabupaten/kota. Ia pun meminta agar masing-masing wilayah
melakukan survei UMK dan hasilnya disampaikan kepada gubernur.
"Nah selanjutnya terkait UMK ini ada waktu 21 hari, nah silakan kabupaten/kota untuk melakukan
survei dan yang lainnya. Kalau waktunya cukup ini tinggal direkomendasikan bupati/walikota ke
pak gubernur, " katanya.
"Jadi harus ada dasarnya. kalau dulu itu dari PP 78 2015 itu kan formulasi, UMP berjalan dikali
penambahan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Khusus untuk 2020, 5 tahun setelah
ditetapkan maka 2020 menggunakan survei KHL," lanjutnya.
Taufik mengatakan, Disnakertrans Jabar baru menerima Permenaker 18 2020 pada Oktober.
Sehingga, Pemprov dikatakannya tak mungkin menetapkan KHL saat ini. "Sebagaimana diketahui
1431
