Page 1437 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Atinya menaker hanya mementingkan
usulannya Apindo saja. Ini yang buruh tidak pernah harapkan. Mestinya menaker mengakomodir
kepentingan buruh juga. Eggak boleh sepihak ini namanya tidak adil

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya beri contoh dua saja. Pertama,
kesehatan dan makanan. Sektor itu kan tidak terkena dampak. Harusnya Surat Edaran itu,
jangan dong pukul rata pada semua sektor

negative - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang
lagi turun, tentu sangat berat

neutral - Tribunnews (Gubernur) Saya menilai SE Menaker tersebut adalah sebuah imbauan, dan
bukan sebuah regulasi yang wajib dipatuhi Gubernur

negative - Tribunnews (Gubernur) Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 atau pun UU Cipta
Kerja, yang memiliki hak prerogative menetapkan UM adalah gubernur, sehingga bisa saja
gubernur menetapkan UM tidak sesuai dengan SE Menaker

neutral - Timboel Siregar (Pengamat Ketenagakerjaan) Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun

negative - Timboel Siregar (Pengamat Ketenagakerjaan) Saya kira penambahan 4 item KHL
dengan menurunkan kualitas beberapa item KHL yang lama adalah tidak tepat, dan ini tidak
obyektif melihat kondisi riil di masyarakat
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya
memandang kepentingan pengusaha semata

Ringkasan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pemerintah telah mengalokasikan bantuan
sosial mencapai lebih dari Rp 220 triliun di masa pandemi corona atau Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jumlah sebesar itu untuk berbagai macam bantuan
langsung kepada masyarakat yang diharapkan bisa membantu naikkan daya beli karena upah
minimum provinsi (UMP) buruh tidak naik di 2021.

SRI MULYANI: UPAH MINIMUM 2021 TIDAK NAIK, TAPI BURUH DAPAT SUBSIDI
GAJI DARI PEMERINTAH

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pemerintah telah mengalokasikan bantuan
sosial mencapai lebih dari Rp 220 triliun di masa pandemi corona atau Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jumlah sebesar itu untuk berbagai macam bantuan
langsung kepada masyarakat yang diharapkan bisa membantu naikkan daya beli karena upah
minimum provinsi (UMP) buruh tidak naik di 2021.

"Termasuk bantuan gaji kepada mereka yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta. Itu masuk ke
akunnya masyarakat kita dan diharapkan bisa meningkatkan daya beli," ujarnya saat konferensi
pers virtual, Selasa (27/10/2020).

Jadi, kata Sri Mulyani, pemerintah menggunakan instrumen fiskal tanpa menimbulkan tekanan
ke neraca keuangan perusahaan.

1436