Page 1433 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

UMP itu batas terendah, otomatis UMP harus ditetapkan jadi UMK itu jangan sampai di bawah
UMP," katanya.
Ia menegaskan besaran UMK harus berada di atas UMP. "Masing-masing kabupaten silakan
melakukan survei. Kenapa ada SE ? karena KHL belum ditetapkan, untuk mengisi kekosongan
maka dilakukan SE. Nah karena UMP itu waktunya tidak cukup, maka menggunakan SE. Jika
waktunya cukup kita kembalikan ke PP 78," katanya.

Ia memahami kekhawatiran buruh yang tak ingin jika besaran UMK tak naik pada 2021
mendatang. Tetapi, jika UMP dan UMK tetap mengacu pada PP 78, maka dikhawatirkan besaran
upah turun karena laju ekonomi yang tengah mandek.

"Saya khawatir turun jika mengacu PP 78, karena ekonomi minus. Ini sebenarnya win-win
solution, kecuali jika kabupaten/kota siap. Ini hampir semua provinsi menetapkan, karena tak
ada waktu lagi," katanya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan, akan terus
mendorong serikat buruh untuk mengawal proses penetapan upah minimum ini.

"Hari ini permohonan revisi SK UMSK 2020 sudah disepakati bahwa, ini akan diajukan surat dinas
dari Dewan Pengupahan dan kepala daerah kabupaten/kota sesuai dengan rekomendasi. Nanti
dengan dasar-dasar itulah Dinas Pengupahan Jabar akan mengusulkan ke Biro Hukum Pemprov
Jabar untuk dilakukannya perubahan," kata Roy.

Ia berharap survei KHL oleh kabupaten/kota serta rekomendasi besaran UMK bisa segera
ditetapkan pada 2 November mendatang.

"Kami dorong secepatnya pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan survey KHL, dan segera
diajukan ke Pemprov Jabar, kalau bisa hari Senin (2/10) agar bisa dilakukan revisi apabila tidak
sesuai, karena mekanismenya berproses," ucapnya.

Sebelumnya, ribuan buruh dari gabungan berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di depan
Gedung Sate, Kota Bandung pada Selasa (27/10/2020). Mereka menolak Upah Minimum 2021
yang ditetapkan tak naik atau sama dengan Upah Minimum 2020 karena situasi pandemi COVID-
19.

1432