Page 1438 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1438
"Di sisi lain, masyarakat atau buruhnya sendiri membutuhkan dukungan. Jadi, itulah yang dipakai
instrumen fiskal yang membantu, sehingga perusahaan tetap bisa bertahan atau bahkan mulai
bangkit kembali," katanya.
Sementara itu, masyarakat dan pekerja juga tetap bisa menjaga dari sisi daya beli dengan
adanya bantuan subsidi gaji dari pemerintah.
"Itu peranan dari fiskal kita untuk menjadi jembatan di situ. Dengan demikian, jangan sampai
kemudian terjadi salah satu kebijakan yang menyebabkan perusahaan makin lemah atau dalam
hal ini kemudian pekerja menghadapi kemungkinan kena PHK," pungkas Sri Mulyani.
Inflasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pemerintah memutuskan untuk tidak
menaikkan upah minimum provinsi (UMP) buruh di 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dirinya juga mencatat inflasi di Indonesia rendah
dan ini terkait indikator penetapan upah 2021.
"Mengenai upah minimum, dalam hal ini bahwa inflasi kita cukup rendah. Jadi, memang dalam
hal ini dari sisi inflasi yang biasanya mengurangi daya beli masyarakat itu memang dalam situasi
yang rendah," ujarnya saat konferensi pers virtual, Selasa (27/10/2020).
Menurut Sri Mulyani, rendahnya inflasi memang harus tetap menjadi perhatian karena berarti
sektor usaha masih dalam situasi yang sangat tertekan.
"Namun, masyarakat juga tertekan, sehingga kita harus sama-sama menjaganya untuk bisa
pulih. Caranya dengan tidak menimbulkan trigger salah satu yang kemudian bahkan
menimbulkan dampak negatif kepada yang lainnya," katanya.
Di sisi lain, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pemerintah akan terus
memperbaiki daya beli masyarakat imbas tidak adanya kenaikan UMP.
"Seperti yang disampaikan bahwa keseluruhan belanja pemerintah tahun 2020 ini yang
berhubungan dengan bantuan sosial mencapai lebih dari 220 triliun. Itu adalah untuk berbagai
macam bantuan langsung kepada masyarakat yang diharapkan bisa membantu daya beli,"
pungkas Sri Mulyani.
Tanggapan Serikat Buruh hingga Pengamat Ketenagakerjaan Menaker Tak Adil Deputi Presiden
Bidang Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN
KSBSI) Surnadi, menyoroti keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, yang tidak
menaikkan Upah Minimum Tahun 2021.
Menurutnya, pemerintah memiliki kecenderungan berpihak hanya pada pengusaha.
Hal itu didasari dengan hasil dialog Dewan Pengupahan SE Indonesia pada 15-17 Oktober 2020
di Hotel Harris Kembangan, di mana ada 2 keputusan yakni : 1.Ump /UMK/umsp/umsk
penetapannya diserahkan ke masing masing wilayah. Rekomendasi Dewan Pengupahan unsur
SP/SB (serikat pekerja atau seriat buruh).
2. Penetapan upah 2021 sama dengan tahun 2020 usulan Apindo/Kadin.
"Ada dua rekomendasi usulan itu. Tiba-tiba ada Surat Edaran yang menyatakan upah tahun 2021
tidak naik," kata dia saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (27/10/2020).
"Atinya menaker hanya mementingkan usulannya Apindo saja. Ini yang buruh tidak pernah
harapkan. Mestinya menaker mengakomodir kepentingan buruh juga. Eggak boleh sepihak ini
namanya tidak adil," sambung dia.
1437
