Page 1442 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1442
negative - Tribunnews (Gubernur) Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 atau pun UU Cipta
Kerja, yang memiliki hak prerogative menetapkan UM adalah gubernur, sehingga bisa saja
gubernur menetapkan UM tidak sesuai dengan SE Menaker
neutral - Timboel Siregar (Pengamat Ketenagakerjaan) Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun
negative - Timboel Siregar (Pengamat Ketenagakerjaan) Saya kira penambahan 4 item KHL
dengan menurunkan kualitas beberapa item KHL yang lama adalah tidak tepat, dan ini tidak
obyektif melihat kondisi riil di masyarakat
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya
memandang kepentingan pengusaha semata
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pemerintah memutuskan untuk tidak
menaikkan upah minimum provinsi (UMP) buruh di 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dirinya juga mencatat inflasi di Indonesia rendah
dan ini terkait indikator penetapan upah 2021.
UPAH MINIMUM 2021 TIDAK NAIK, INI PENJELASAN MENKEU SRI MULYANI
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pemerintah memutuskan untuk tidak
menaikkan upah minimum provinsi (UMP) buruh di 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dirinya juga mencatat inflasi di Indonesia rendah
dan ini terkait indikator penetapan upah 2021.
"Mengenai upah minimum, dalam hal ini bahwa inflasi kita cukup rendah. Jadi, memang dalam
hal ini dari sisi inflasi yang biasanya mengurangi daya beli masyarakat itu memang dalam situasi
yang rendah," ujarnya saat konferensi pers virtual, Selasa (27/10/2020).
Menurut Sri Mulyani, rendahnya inflasi memang harus tetap menjadi perhatian karena berarti
sektor usaha masih dalam situasi yang sangat tertekan.
"Namun, masyarakat juga tertekan, sehingga kita harus sama-sama menjaganya untuk bisa
pulih. Caranya dengan tidak menimbulkan trigger salah satu yang kemudian bahkan
menimbulkan dampak negatif kepada yang lainnya," katanya.
Di sisi lain, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pemerintah akan terus
memperbaiki daya beli masyarakat imbas tidak adanya kenaikan UMP.
"Seperti yang disampaikan bahwa keseluruhan belanja pemerintah tahun 2020 ini yang
berhubungan dengan bantuan sosial mencapai lebih dari 220 triliun. Itu adalah untuk berbagai
macam bantuan langsung kepada masyarakat yang diharapkan bisa membantu daya beli,"
pungkas Sri Mulyani.
Tanggapan Serikat Buruh hingga Pengamat Ketenagakerjaan Menaker Tak Adil Deputi Presiden
Bidang Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN
KSBSI) Surnadi, menyoroti keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, yang tidak
menaikkan Upah Minimum Tahun 2021.
Menurutnya, pemerintah memiliki kecenderungan berpihak hanya pada pengusaha.
1441
