Page 1431 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Buruh Jabar Audiensi Upah Minimum ke Pemprov, Apa Hasilnya?

Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum

Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5231294/buruh-jabar-
audiensi-upah-minimum-ke-pemprov-apa-hasilnya

Jurnalis Yudha Maulana
Tanggal 2020-10-27 19:45:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Taufik Garsadi (None) UMP tetap kita rekomendasikan dengan rekomendasi dari Dewan
Pengupahan Provinsi menggunakan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja, karena kita tidak
punya payung hukum yang lain, karena payung hukum ada PP 78 itu seharusnya sudah keluar
kebutuhan hidup layak (KHL)

neutral - Taufik Garsadi (None) Sehingga kita hari ini akan disampaikan ke gubernur minimal
sesuai dengan PP, harus ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 1 November dan diumumkan 1
November. Isinya sesuai dengan SE Menaker

positive - Taufik Garsadi (None) Nah selanjutnya terkait UMK ini ada waktu 21 hari, nah silakan
kabupaten/kota untuk melakukan survei dan yang lainnya. Kalau waktunya cukup ini tinggal
direkomendasikan bupati/walikota ke pak gubernur

positive - Taufik Garsadi (None) Jadi harus ada dasarnya. kalau dulu itu dari PP 78 2015 itu kan
formulasi, UMP berjalan dikali penambahan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Khusus untuk
2020, 5 tahun setelah ditetapkan maka 2020 menggunakan survei KHL

neutral - Taufik Garsadi (None) Sebagaimana diketahui UMP itu batas terendah, otomatis UMP
harus ditetapkan jadi UMK itu jangan sampai di bawah UMP

neutral - Taufik Garsadi (None) Masing-masing kabupaten silakan melakukan survei. Kenapa ada
SE ? karena KHL belum ditetapkan, untuk mengisi kekosongan maka dilakukan SE. Nah karena
UMP itu waktunya tidak cukup, maka menggunakan SE. Jika waktunya cukup kita kembalikan ke
PP 78

negative - Taufik Garsadi (None) Saya khawatir turun jika mengacu PP 78, karena ekonomi
minus. Ini sebenarnya win-win solution, kecuali jika kabupaten/kota siap. Ini hampir semua
provinsi menetapkan, karena tak ada waktu lagi

1430