Page 1448 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1448
Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa saat ini inflasi cukup
rendah akibat daya beli masyarakat yang masih melemah. Sektor usaha masih dalam situasi
yang sangat tertekan, begitu juga dengan masyarakat.
UPAH MINIMUM 2021 TIDAK NAIK, MENKEU: DUNIA USAHA DALAM SITUASI
SANGAT TERTEKAN
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah telah menetapkan upah minimum pada 2021 sama
dengan 2020. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).
Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa saat ini inflasi cukup
rendah akibat daya beli masyarakat yang masih melemah. Sektor usaha masih dalam situasi
yang sangat tertekan, begitu juga dengan masyarakat.
Namun di sisi lain, Menkeu menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki daya beli
masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Bantuan Subsidi
Upah/Gaji untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta.
"Jadi, pemerintah menggunakan instrumen fiskal tanpa menimbulkan tekanan ke perusahaan,
yang di sisi lain buruhnya atau pekerjanya juga membutuhkan dukungan. Melalui instrumen
fiskal, kita membantu sehingga perusahaan bisa tetap bertahan atau bahkan mulai bangkit
kembali, namun masyarakat juga tetap bisa dijaga dari sisi daya belinya," kata Sri Mulyani dalam
konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (27/10/2020).
Ditegaskan Sri Mulyani, kebijakan yang diambil dalam masa pandemi Covid-19 ini jangan sampai
membuat perusahaan makin lemah, bahkan pekerja bisa menghadapi kemungkinan terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Ini yang sedang dicari titik balance- nya dalam menggunakan berbagai instrumen. Instrumen
upah minimum satu hal, tetapi pemerintah menggunakan banyak sekali anggaran untuk
perlindungan sosial di dalam rangka mengkompensasi dan membantu mendorong daya beli
masyarakat," kata Sri Mulyani.
Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Menkeu mengatakan anggaran untuk
Perlindungan Sosial dalam mendorong daya beli masyarakat juga telah meningkat menjadi
hampir Rp 245 triliun dari sebelumnya sekitar Rp 220 triliun.
"Ini karena belanja di bantuan sosial naik terus. Kita tambahkan PKH (Program Keluarga
Harapan), Kartu Sembako dinaikan, bansos untuk Jabodetabek dan non-Jabodetabek, subsidi
listrik, dan yang lainnya," kata Menkeu.
Serikat Buruh Tolak Penetapan upah minimum tahun 2021 yang sama dengan 2020 juga
mendapat reaksi keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI Said
Iqbal mengatakan aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak
adanya kenaikan upah minimum 2021, dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.
Menurutnya, pengusaha memang sedang susah. Tapi buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya
pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021. Tetapi bagi
perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikan
upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kemnaker.
1447
