Page 1453 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1453
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan
melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 propinsi pada 2 November dan 9-10 November
2020. Hal ini dilakukan merespon kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan Upah Minimum
Provinsi ( UMP ) tahun 2021.
Demonstrasi tersebut nantinya diikuti puluhan hingga ratusan ribu buruh. Mereka akan berdemo
di depan kantor Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh
Indonesia bersamaan dengan isu pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
BURUH NGOTOT MINTA UMP 2021 TETAP NAIK, INI SEBABNYA
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan
melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 propinsi pada 2 November dan 9-10 November
2020. Hal ini dilakukan merespon kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan Upah Minimum
Provinsi ( UMP ) tahun 2021.
Demonstrasi tersebut nantinya diikuti puluhan hingga ratusan ribu buruh. Mereka akan berdemo
di depan kantor Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh
Indonesia bersamaan dengan isu pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan 4 alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik.
"Pertama, jika upah minimum tidak naik, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi
saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja, di mana seiring
dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah minimum 2021 tetap
naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar," ujar Said dalam pernyataannya kepada
Liputan6.com, Selasa (27/10/2020).
Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat. Said
Iqbal meminta agar pemerintah membandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998,
1999, dan 2000.
Said mencontohkan, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen.
"Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8
persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," kata Said.
Ketiga, menurut serikat pekerja, bila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan
semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi yang ujungnya
berdampak negatif buat perekonomian.
Keempat, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dia
meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA)
Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menanggapi keputusan tidak naiknya UMP 2021.
Menurutnya, itu hal yang baik bagi industri kecil, menengah dan aneka.
1452
