Page 1455 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Pemprov DKI masih Buka Ruang Diskusi tentang UMP

Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/356259-pemprov-dki-masih-
buka-ruang-diskusi-tentang-ump

Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-27 19:37:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Sebagai pemerintah ya boleh
menerima aspirasi. Sebagai masyarakat siapapun termasuk kaum buruh juga boleh
menyampaikan aspirasi masyarakatnya

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Karena sudah ada keputusan dari
pemerintah pusat terkait UMP yang disamakan besarannya dengan tahun lalu, kita hormati
sebagai suatu keputusan

negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Namun, masyarakat juga bukan
berarti tidak boleh mengusulkan. Silakan mengusulkan menyampaikan aspirasinya. Nanti kita
diskusi. Tentu pemerintah pusat mengambil keputusan berdasarkan proses pertimbangan yang
cermat tapi tidak berarti kami menutup komunikasi. Tidak berarti setiap keputusan yang sudah
diambil kemudian tidak ada dialog

Ringkasan

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta membuka ruang diskusi bagi berbagai pihak, baik pengusaha
maupun pekerja, dalam penentuan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Diketahui tahun ini
untuk pertama kali pemerintah pusat memutuskan bahwa tidak ada kenaikan upah pekerja
karena sulitnya kondisi perekonomian akibat pandemi.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.M/HK/11.04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19. "Sebagai pemerintah ya boleh
menerima aspirasi. Sebagai masyarakat siapapun termasuk kaum buruh juga boleh
menyampaikan aspirasi masyarakatnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
atau yang akrab disapa Ariza di Balai Kota, Selasa (27/10).

1454