Page 1506 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1506
MENAKER IDA SEBUT KEPUTUSAN TAK NAIKKAN UMP 2021 ADALAH JALAN
TENGAH
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menanggapi polemik atas penerbitan Surat Edaran (SE)
Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menurutnya ketentuan tidak menaikkan upah minimum
tahun 2021 (UMP 2021) dalam SE anyar itu merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah.
"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar
itulah SE ini kami keluarkan," kata Menaker Ida di Jakarta, Selasa (27/10).
Menurut Menaker Ida, penerbitan SE tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan secara
mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap
pengupahan. Mengingat pandemi Covid-19 telah berdampak kondisi perekonomian dan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
SE tersebut juga dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi
pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Alhasil perlu dilakukan penyesuaian terhadap
penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
"Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan
daya beli para pekerja melalui subsidi gaji/upah. Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan
oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah
yang sudah dilakukan," terangnya.
KSPI Nilai Pemerintah Tak Peduli Kaum Buruh Sebelumnya, kritik keras dari diberikan Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) atas keputusan pemerintah yang tidak menaikkan UMP 2021.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai keputusan itu menunjukkan Menteri Ida tidak memiliki
sensitivitas terhadap buruh dan cenderung memanjakan pengusaha.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata. Aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya
kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja," kata
Said, Selasa (27/10).
Iqbal mengakui, di situasi pandemi saat ini seluruh masyarakat menghadapi kondisi sulit,
termasuk pengusaha. Namun, katanya, rasa sulit jauh lebih dirasakan buruh.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dalam hal ini Menaker bersikap lebih adil dengan tetap
menaikkan upah minimum 2021.
"Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu, maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak
menaikkan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kemenaker," kata Iqbal.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
Oleh karena itulah, kata Iqbal, buruh akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 provinsi
pada 2 November dan 9-10 November yang diikuti puluhan dan bahkan ratusan ribu buruh di
Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia dengan
membawa isu batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan harus ada kenaikan upah minimum 2021
untuk menjaga daya beli masyarakat.
[bim]
1505
