Page 1503 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1503

Judul               Sri Mulyani: UMP 2021 Tak Naik agar Perusahaan Tidak PHK Karyawan

                Nama Media          okezone.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum

                Halaman/URL         https://economy.okezone.com/read/2020/10/27/320/2300458/sri-
                                    mulyani-ump-2021-tak-naik-agar-perusahaan-tidak-phk-karyawan

                Jurnalis            Giri Hartomo,
                Tanggal             2020-10-27 18:40:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Peranan fiskal itu untuk jadi jembatan di
              situ, sehingga tidak membuat, jangan sampai salah satu policy sebabkan perusahaan makin
              lemah atau dalam, dalam hal ini pekerja dapat kemungkinan kena PHK. Pemerintah cari titik
              balance dengan berbagai instrumen, UMP atau upah minimum salah satu hal

              positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Pemerintah gunakan banyak sekali anggaran
              untuk bansos, dalam rangka kompensasi dan bantu daya beli masyarakat



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tidak berubah.
              Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia.
              Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
              2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).



              SRI MULYANI: UMP 2021 TAK NAIK AGAR PERUSAHAAN TIDAK PHK KARYAWAN

              Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tidak berubah.
              Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia.
              Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
              2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

              Menanggapi  hal  tersebut,  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  mengatakan,  keputusan
              tersebut  memang  berat  bagi  para  pekerja  apalagi  di  tengah  pandemi.  Kendati  demikian
              pemerintah  harus  mengambil  keputusan  jalan  tengah  agar  perusahaan  tidak  melakukan
              Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya.

                                                          1502
   1498   1499   1500   1501   1502   1503   1504   1505   1506   1507   1508