Page 1499 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1499
Judul Pemprov Jabar tanggapi aksi ribuan buruh tolak upah minimum 2021
yang tidak naik
Nama Media jabar.antaranews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://jabar.antaranews.com/berita/210993/pemprov-jabar-tanggapi-
aksi-ribuan-buruh-tolak-upah-minimum-2021-yang-tidak-naik
Jurnalis Zaenal A.
Tanggal 2020-10-27 18:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Disnakertrans Jawa Barat) Sesuai dengan PP harus
ditetapkan selambat-lambatnya 1 November dan diumumkan. Jadi isinya sesuai dengan surat
edaran dari Kemenaker
positive - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) UMP bukan tanggung jawab
presiden, bukan tanggung jawab menteri. Makanya, kita minta kepada Gubernur Jabar menaikan
upah minimum minimal delapan persen seperti tahun lalu
negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Semua negara kena pandemi,
COVID-19 bukan alasan untuk tidak menaikkan upah
Ringkasan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) menanggapi aksi ribuan buruh menolak upah minimum 2021 yang tidak naik,
dengan merekomendasikan Gubernur segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan selambat-lambatnya 1
November 2020, UMP Jawa Barat telah ditetapkan melalui rekomendasi dari dewan pengupahan
provinsi, dan merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.
1498
