Page 1495 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1495
Judul Upah Minimum 2021 tak Naik, Jalan Tengah Saat Pandemi
Nama Media republika.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qiuzf5328/upah-minimum-2021-tak-naik-
jalan-tengah-saat-pandemi
Jurnalis Indira Rezkisari
Tanggal 2020-10-27 18:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam
kondisi yang sulit dan tidak mudah. Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha
harus kita perhatikan. Atas dasar itulah SE ini kami keluarkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa
pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui subsidi gaji/upah.
Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu
saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada
Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota
serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah. Upah minimum 2021 ini secara
resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
UPAH MINIMUM 2021 TAK NAIK, JALAN TENGAH SAAT PANDEMI
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah. Upah minimum 2021 ini secara
resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
1494
