Page 1500 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1500
PEMPROV JABAR TANGGAPI AKSI RIBUAN BURUH TOLAK UPAH MINIMUM 2021
YANG TIDAK NAIK
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) menanggapi aksi ribuan buruh menolak upah minimum 2021 yang tidak naik,
dengan merekomendasikan Gubernur segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan selambat-lambatnya 1
November 2020, UMP Jawa Barat telah ditetapkan melalui rekomendasi dari dewan pengupahan
provinsi, dan merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.
"Sesuai dengan PP harus ditetapkan selambat-lambatnya 1 November dan diumumkan. Jadi
isinya sesuai dengan surat edaran dari Kemenaker," kata Rachmat di Bandung, Selasa.
Selanjutnya Upah Minimum Kota (UMK), kata dia, bakal ditetapkan 21 hari setelah UMP
ditetapkan. Maka dari itu, ia juga menyarankan setiap kabupaten dan kota agar segera
melakukan survei.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan
pihaknya mendesak agar Gubernur Jawa Barat menaikkan UMP Jawa Barat minimal delapan
persen.
"UMP bukan tanggung jawab presiden, bukan tanggung jawab menteri. Makanya, kita minta
kepada Gubernur Jabar menaikan upah minimum minimal delapan persen seperti tahun lalu,"
kata Roy.
Dia juga menyayangkan pemerintah menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan tak naiknya
upah minimum pada 2021.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021. Surat itu ditujukan
kepada seluruh gubernur di Indonesia.
"Semua negara kena pandemi, COVID-19 bukan alasan untuk tidak menaikkan upah," kata Roy.
1499
